PONTIANAK POST - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari daerah pemilihan Kubu Raya–Mempawah, Sueb, menyuarakan keprihatinan sekaligus harapan masyarakat pedesaan setelah melakukan reses di 10 titik wilayah konstituennya. Dalam pertemuan dengan warga, isu ketahanan pangan, infrastruktur dasar, dan pendidikan di pedesaan kembali mencuat sebagai keluhan utama masyarakat.
“Pertama soal ketahanan pangan. Sekarang banyak areal pertanian dan kebun yang sudah berubah jadi sawit, jadi perumahan, fasilitas umum pun berkurang,” kata Sueb, Senin(27/10) di Pontianak.
Menurutnya, perubahan fungsi lahan yang masif di wilayah Kubu Raya dan sekitarnya telah menggerus potensi pangan lokal. Banyak lahan yang dulunya digunakan untuk sawah dan kebun produktif kini beralih menjadi perkebunan kelapa sawit atau kawasan permukiman baru.
Kondisi itu, kata Sueb, menimbulkan kekhawatiran di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. “Kalau semua lahan berubah jadi sawit, siapa nanti yang menanam padi dan sayur? Kita bisa kehilangan kemandirian pangan,” ujarnya dengan nada prihatin.
Sueb menilai, perencanaan tata ruang daerah perlu dikaji ulang agar keseimbangan antara sektor industri, perkebunan, dan pertanian rakyat tetap terjaga. Menurutnya, keberlanjutan pangan tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau bantuan pupuk, tetapi juga oleh komitmen menjaga lahan pertanian produktif agar tidak semakin sempit.
Selain soal pangan, infrastruktur dasar masih menjadi topik paling banyak dikeluhkan warga di tiap lokasi reses. Jalan rusak, jembatan kecil, serta akses air bersih menjadi permintaan utama.
Namun, di sisi lain, pemerintah daerah dihadapkan pada kenyataan pahit yakni anggaran yang semakin terbatas. Terlebih, menurut Sueb, tahun ini terjadi pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp522 miliar untuk Kalimantan Barat, yang otomatis berdampak pada banyak program fisik di daerah.
“Saya tidak tahu bagaimana konteksnya untuk membereskan infrastruktur sampai ke pelosok desa dengan APBD yang terbatas dan adanya pemangkasan anggaran sebesar Rp522 miliar dari pusat,” kata Sueb.
Dalam situasi ini, ia menyarankan agar pemerintah daerah menghidupkan kembali program Imbal Swadaya, yaitu model pembangunan berbasis partisipasi masyarakat yang pernah populer di masa lalu.
Sueb menjelaskan, program Imbal Swadaya memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta langsung membangun infrastruktur di wilayahnya. Pemerintah menyiapkan bahan dan pagu anggaran, sementara tenaga kerja berasal dari masyarakat setempat.
“Dengan Imbal Swadaya itu, semangat gotong royong bisa hidup kembali. Pagu usulan dari pemerintah, tapi yang kerja masyarakat. Jadi hasilnya bisa lebih panjang, lebih luas, dan rasa memiliki masyarakat juga tumbuh,” katanya.
Menurutnya, pembangunan fisik tak hanya soal aspal dan semen, tetapi juga tentang membangun rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Ia menilai masyarakat kini mulai terjebak pada pola pikir pragmatis, menunggu proyek datang tanpa merasa terlibat dalam proses pembangunan itu sendiri. “Kalau kita tidak lagi membina semangat gotong royong, saya takut masyarakat jadi terlalu pragmatis. Negara ini kan dibangun atas dasar kebersamaan, dan itu harus terus dijaga,” tegasnya.
Selain dua isu utama tadi, Sueb juga menyoroti kesenjangan fasilitas pendidikan antara wilayah kota dan desa. Dalam resesnya, ia menemukan banyak sekolah di daerah pedesaan yang masih tertinggal dari segi sarana penunjang seperti komputer, laboratorium, dan ruang praktik. “Kalau bangunannya saja sudah tertinggal, apalagi fasilitasnya. Banyak sekolah di desa yang belum punya komputer, lab pun seadanya,” ujarnya.
Ia menyebut, keterbatasan APBD membuat perbaikan fasilitas pendidikan belum bisa menjangkau semua wilayah. Namun DPRD tetap mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi kreatif agar pemerataan pendidikan tidak terhenti.
Sueb tak menampik bahwa sebagian masyarakat kini mulai kehilangan harapan setelah mendengar kabar pemangkasan anggaran dari pusat. Dalam banyak pertemuan, ia mendengar langsung keluhan warga yang khawatir pembangunan di desanya akan tertunda lagi. “Ketika kita sampaikan ada pengurangan transfer dari pusat, ya mereka makin mengeluh, makin putus harapan. Karena dengan anggaran normal saja masih sulit, apalagi dipangkas,” katanya.
Meski begitu, ia tetap mengajak pemerintah daerah untuk berinovasi mencari cara agar pembangunan tetap berjalan, meskipun dengan sumber daya yang terbatas. “Kita dorong pemerintah daerah untuk membangun yang lebih murah tapi kualitasnya bagus. Harus ada inovasi dalam pola kerja dan penganggaran,” ujarnya.
Dari sepuluh titik yang ia datangi, Sueb mengaku banyak pelajaran yang didapat dari dialog bersama masyarakat. Di balik keluhan dan keterbatasan, ia tetap melihat semangat dan harapan rakyat kecil yang ingin ikut membangun daerahnya. “Masyarakat di desa sebenarnya mau bekerja, mau terlibat. Tinggal bagaimana kita memberi ruang dan semangat agar gotong royong itu hidup lagi,” tutupnya. (den)
Editor : Miftahul Khair