PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan apresiasi tinggi terhadap transformasi manajemen dan peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Yarsi Pontianak yang dinilai berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr Harisson, menyebut salah satu indikator keberhasilan RS Yarsi terlihat dari tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) yang telah mencapai 86 persen. Angka tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan kesehatan di rumah sakit tersebut.
“Dalam manajemen rumah sakit, BOR 86 persen sudah masuk kategori lampu kuning. Artinya, rumah sakit sudah sangat padat dan perlu segera dipertimbangkan penambahan gedung rawat inap untuk mengakomodasi kebutuhan pasien,” ujar Harisson usai membuka Rapat Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) di Aula RS Yarsi Pontianak, Rabu (14/1).
Selain BOR, Harisson juga menyoroti perbaikan signifikan pada indikator manajerial lainnya, yakni Turnover Interval (TOI) dan Length of Stay (LOS). Ia mengenang kondisi RS Yarsi di masa lalu yang sempat mencatat TOI hingga 24 hari, di mana satu tempat tidur harus menunggu hampir sebulan sebelum dapat digunakan kembali.
“Sekarang, di bawah kepemimpinan dr. Carlos, TOI berhasil ditekan menjadi hanya 1,6 hari. Ini pencapaian yang luar biasa. Pasien pulang, tidak sampai dua hari kamar sudah siap digunakan kembali,” ungkapnya.
Sementara itu, angka LOS RS Yarsi saat ini berada di kisaran rata-rata empat hari. Menurut Harisson, capaian tersebut menunjukkan peningkatan kompetensi tenaga medis dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.
“Pasien datang, ditangani dengan cepat, sembuh, dan bisa kembali ke keluarga. Ini bukti profesionalisme dokter dan perawat kita,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Harisson juga mengklarifikasi dinamika dukungan Pemerintah Provinsi Kalbar terhadap RS Yarsi. Ia menjelaskan bahwa dirinya sempat mengundurkan diri dari posisi pembina yayasan guna menjaga integritas serta menghindari potensi konflik kepentingan saat pemerintah daerah akan menyalurkan hibah.
“Saya ingin memastikan tidak ada kecurigaan bahwa bantuan diberikan karena jabatan. Saya mundur secara administratif melalui notaris agar dukungan Pemprov kepada Yarsi benar-benar murni atas dasar kepentingan publik dan kinerja rumah sakit,” tegasnya.
Meski demikian, Harisson mengungkapkan tantangan keuangan daerah akibat pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp522 miliar pada tahun ini. Kondisi tersebut memaksa pemerintah melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor, termasuk pengurangan hibah untuk sejumlah organisasi.
Namun demikian, ia tetap mendorong jajaran pengurus Yarsi untuk optimistis serta aktif menjalin komunikasi dengan Gubernur Kalbar demi keberlanjutan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Yarsi adalah lembaga sosial nirlaba. Kita membutuhkan orang-orang yang mau berjuang tanpa pamrih demi kepentingan umat. Pemerintah akan terus berupaya hadir meskipun di tengah keterbatasan,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut ditutup dengan harapan agar RS Yarsi tidak hanya unggul secara indikator statistik, tetapi juga terus menjadi rumah sakit yang ramah, cepat, dan menjadi sandaran utama masyarakat Kalimantan Barat. (mse/r)
Editor : Hanif