PONTIANAK POST – Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, menilai kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bukan sekadar perubahan teknis, melainkan bagian dari upaya membangun pola kerja birokrasi yang lebih adaptif dan efisien.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi langkah awal dalam mendorong transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintahan agar lebih fleksibel tanpa mengurangi produktivitas.
“Transformasi ini bukan sekadar perubahan sistem kerja, tetapi perubahan pola pikir dan perilaku agar birokrasi lebih adaptif, efisien, dan tetap produktif tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik,” ujar Harisson saat menghadiri Musrenbang di Kota Pontianak, baru-baru ini.
Selain penerapan WFH, pemerintah juga menyiapkan langkah efisiensi lainnya, seperti pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen serta pengurangan biaya perjalanan dinas.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk membentuk birokrasi yang lebih hemat, namun tetap efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
“Kami ingin birokrasi yang hemat, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Efisiensi ini harus menjadi budaya kerja bersama,” tegasnya.
Harisson menambahkan, langkah efisiensi tersebut dilakukan seiring dengan tantangan keterbatasan anggaran, sehingga pemerintah dituntut menjaga kinerja tetap optimal.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang lebih fokus dan terukur, terutama memasuki tahun 2027 sebagai fase awal penguatan pembangunan jangka panjang daerah.
“Tantangan efisiensi anggaran harus diimbangi dengan kreativitas dalam mencari sumber pembiayaan dan memastikan program tetap tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar forum perencanaan pembangunan tidak sekadar menjadi agenda rutin, tetapi mampu menghasilkan program prioritas yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Harisson juga menyinggung capaian makro Kalimantan Barat, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,37 persen dan Indeks Pembangunan Manusia 72,69, sebagai modal untuk melanjutkan pembangunan.
Meski demikian, ia menegaskan capaian tersebut harus terus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
“Momentum ini harus dijaga agar manfaat pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tambahnya. (mse)
Editor : Hanif