PONTIANAK POST- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai mematangkan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah daerah ini ditetapkan sebagai salah satu dari 11 provinsi prioritas nasional untuk pemantauan pelaksanaan program tersebut.
Rapat koordinasi persiapan pengawasan MBG digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalbar di Kantor Bapperida, Pontianak, Selasa (2/6/2026), dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah dan instansi terkait.
Kalbar Jadi Lokus Penting Pengawasan MBG
Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalbar, Heronimus Hero, didampingi Perencana Ahli Madya Bapperida Kalbar, Supriani.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Surat Nomor B 1394/KK.02/04/2026 tentang persiapan pengawasan dan pemantauan Program Makan Bergizi Gratis di daerah.
Baca Juga: Prabowo: Jangan Jadikan Program MBG Tempat Korupsi
Menurut Heronimus Hero, Kalimantan Barat memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program nasional tersebut karena menjadi salah satu wilayah yang akan dipantau secara berkelanjutan.
“Program MBG merupakan upaya strategis pemerintah untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaannya memerlukan dukungan dan pengawasan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Heronimus Hero, dikutip dari laman resmi Pemprov Kalbar.
Fokus pada Gizi Anak dan Kelompok Rentan
Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Pemerintah berharap program tersebut dapat membantu mempercepat penurunan angka stunting sekaligus meningkatkan status gizi masyarakat.
Dari sisi kemanusiaan, keberhasilan program ini akan berdampak langsung pada kualitas tumbuh kembang anak dan kesehatan keluarga, terutama di daerah yang masih menghadapi persoalan gizi.
Karena itu, pemerintah daerah menilai pengawasan yang ketat menjadi faktor penting agar manfaat program benar-benar diterima oleh kelompok sasaran.
Tiga Pilar Utama Pengawasan
Dalam rapat tersebut, peserta membahas tiga pilar utama pengawasan Program MBG.
Pilar pertama adalah standar gizi, yakni memastikan menu yang disajikan memenuhi kebutuhan gizi sesuai kelompok penerima manfaat.
Baca Juga: Kampus Boleh Dirikan Dapur MBG, Mendiktisaintek: Sebagai Teaching Factory, Bukan Kewajiban
Pilar kedua adalah keamanan pangan yang mencakup kebersihan, higiene, dan sanitasi sejak proses pengolahan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga distribusi makanan.
Pilar ketiga adalah ketepatan sasaran, yaitu memastikan data penerima manfaat selalu diperbarui dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi fondasi utama agar program berjalan efektif, aman, dan tepat sasaran.
Perkuat Sinergi dan Antisipasi Kendala
Rapat juga membahas mekanisme pengawasan berbasis data dan langkah antisipatif terhadap berbagai kendala yang berpotensi muncul selama pelaksanaan program di Kalimantan Barat.
Baca Juga: Kejagung Tetapkan Tiga Mantan Petinggi BGN Tersangka Korupsi MBG, Dadan Hindayana Ditahan
Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, BKKBN, Badan Gizi Nasional Regional Kalbar, serta Tim Tematik MBG Bapperida turut menyamakan persepsi terkait pola pengawasan di lapangan.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sesuai target, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat. (*)
Editor : Efprizan