Nasional Metropolis Daerah Pro Bisnis Ekonomi Olahraga Otomotif Internasional Kriminal Features Mozaik Ramadan Tekno Entertainment Event Kesehatan Kuliner Lifestyle Ragam Cahaya Iman Cek Fakta For Her Jelita Zodiak

Ketua DPRD Pontianak Minta BKPSDM Optimalkan Kinerja ASN dan PPPK Sesuai Keahlian

Mirza Ahmad Muin • Kamis, 9 Juli 2026 | 11:11 WIB
ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin. (DOK PONTIANAK POST)
ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin. (DOK PONTIANAK POST)

PONTIANAK POST - Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin minta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dapat melakukan pemetaan  tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Kota Pontianak. Dengan jumlah tenaga yang ada saat ini, dimintanya untuk memaksimalkan kinerjanya.

“Kinerja teman-teman ASN dan PPPK yang ada saat ini hendaknya dapat dimaksimalkan. Saya minta BKPSDM dapat melakukan pemetaan jabatan sesuai dengan spesialisasi ilmunya,” ujar Satarudin, Rabu (8/7).

Dengan pemetaan tersebut diharapnya kinerja teman-teman setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat berjalan semakin cepat. Terutama soal perencanaan program. Dengan keterbatasan fiskal, dibutuhkan sumbangsih pemikiran ide agar program berjalan bisa tepat sasaran dan berdampak banyak buat masyarakat.

Baca Juga: DPRD Singkawang Desak PLN Tepati Target Akhiri Pemadaman Listrik pada 11 Juli

Kejadian demo besar-besaran oleh PPPK di lingkup Pemkot Tidore mesti menjadi pembelajaran sekaligus evaluasi di Pemkot Pontianak. Penekanan Satar saat ini, dengan keterbatasan fiskal Pemkot Pontianak juga mesti mampu memanajemen keuangan dengan baik. Ketika alokasi anggaran belum mampu, maka keberadaan ASN dan PPPK saat ini dapat dimaksimalkan kinerjanya.

Lebih dalam kata dia, berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sudah seharusnya di daerah dituntut berpikir cepat untuk mengikuti ritme dari berbagai kebijakan ini. “Mesti ada ruang pikir oleh semua OPD untuk menyikapi berbagai kebijakan di pusat,” katanya.

Menurutnya ketika ruang pikir pembangunan dan kemajuan di setiap OPD tumbuh dan bergeliat, dirasa Satar berbagai persoalan kebijakan pusat yang dirasa memberatkan daerah dapat dijalani. “Caranya bagaimana ? dengan mengoptimalkan peran ASN dan PPPK ini sesuai keilmuannya,” pintanya.

Kejadian pemberhentian PPPK sampai pembayaran gaji tenaga PPPK yang tertunda di daerah mesti menjadi pembelajaran bagi Pemkot Pontianak. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan saat ini menjadi sangat penting. Begitu pula dengan keberadaan ASN dan PPPK di pemkot sekarang, hendaknya mesti benar-benar dimaksimalkan.

“BKPSDM harus memaksimalkan tenaga yang ada saat ini. Saya harap di tengah kondisi fiskal sekarang kita mampu menjalaninya. Ritme kebijakan pusat bisa kita imbangi. Pastinya dengan kebersamaan dan sumbangsih ruang pikir ASN dan PPPK yang ada sekarang,” tutupnya.(iza)

Editor : Hanif
#Kinerja OPD #asn #pppk #dprd pontianak #BKPSDM