PONTIANAK POST — Aliansi Mahasiswa Universitas PGRI Pontianak, Kalimantan Barat, menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (20/10) sore. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan yang berfokus pada penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta persoalan pendidikan di Kalbar.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB itu menjadi bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait dampak karhutla terhadap masyarakat dan belum tuntasnya berbagai persoalan pendidikan di daerah.
Koordinator aksi, Hery Pernanda, menyatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk kebebasan berekspresi dan penyampaian pendapat yang dijamin konstitusi.
Baca Juga: 20 Demo Berlangsung, Jakarta Dijaga 17 Ribu Personel
Ia juga mengimbau seluruh peserta aksi menjaga ketertiban, tidak mudah terprovokasi, serta tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku selama menyampaikan aspirasi.
Dalam tuntutan pertama, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Mereka menilai persoalan karhutla membutuhkan penanganan serius dan terkoordinasi, mengingat dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat.
Mahasiswa juga meminta pemerintah membuka secara transparan penggunaan anggaran penanganan karhutla sebesar Rp60 miliar, yang menurut mereka terdiri atas Rp40 miliar bantuan pemerintah pusat dan Rp20 miliar dari APBD.
Transparansi anggaran dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui alokasi, penggunaan, serta hasil dari dana yang disediakan untuk menangani bencana tersebut.
Baca Juga: Miris! 51 Orangutan Diselamatkan dari Karhutla Kalbar, Lusi Kurus dan Penuh Luka
Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah pusat mempercepat penanganan karhutla dengan tenggat paling lambat akhir Oktober 2026.
Mereka juga meminta pemerintah daerah menyediakan layanan kesehatan gratis bagi warga yang terdampak asap dan karhutla, serta memperkuat langkah pencegahan sejak dini agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Selain karhutla, persoalan pendidikan menjadi perhatian utama dalam aksi unjuk rasa tersebut. Mahasiswa menuntut pemerintah daerah lebih memperhatikan kesejahteraan guru, baik berstatus pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun guru honorer.
Menurut mahasiswa, perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik perlu berjalan seiring dengan upaya meningkatkan mutu dan pemerataan layanan pendidikan di Kalimantan Barat.
Mereka juga mendesak pemerintah memprioritaskan penyelesaian berbagai persoalan pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Persoalan pendidikan di daerah 3T dinilai membutuhkan perhatian khusus agar masyarakat di wilayah tersebut memperoleh akses pendidikan yang lebih merata.
Baca Juga: Raja dan Sultan se-Kalimantan Desak Pemerintah Segera Atasi Karhutla
Mahasiswa Minta Tuntutan Ditindaklanjuti
Melalui aksi di depan Kantor DPRD Kalbar, Aliansi Mahasiswa Universitas PGRI Pontianak berharap pemerintah dan pihak legislatif tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan.
Tujuh tuntutan tersebut mencakup penetapan karhutla sebagai bencana nasional, transparansi anggaran penanganan karhutla, percepatan penanganan, layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak, pencegahan karhutla secara menyeluruh, peningkatan kesejahteraan guru, serta pembenahan pendidikan, khususnya di wilayah 3T.
Mahasiswa menegaskan bahwa penyampaian aspirasi dilakukan secara damai dengan tetap mengedepankan ketertiban dan kepatuhan terhadap hukum.(den)
Editor : Miftahul Khair