PONTIANAK POST - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menimbulkan gangguan kesehatan pada anak sekolah.
Ketua BGN, Dadan Hindayana, menegaskan penghentian dilakukan sampai seluruh fasilitas dan operasional SPPG yang bersangkutan sesuai dengan standar prosedur operasional (SOP) yang telah ditetapkan.
“Terkait berbagai kejadian di tanah air, kami tentu saja BGN masih sangat menyesalkan kejadian ini masih ada dan kami prihatin, tetapi kami sudah bisa melihat bahwa sebagian besar kejadian ini karena munculnya SPPG baru, dan rata-rata SPPG baru ini memang butuh pembiasaan,” kata Dadan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9).
Dadan memaparkan, dari hasil pemantauan pihaknya mencatat sekitar 4.711 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan. Angka ini tersebar di tiga wilayah, dengan kasus terbesar di Jawa sebanyak 2.606 orang, disusul Sumatra 1.281 orang, dan wilayah timur 824 orang.
“Jadi ini kegiatan kejadian yang cukup aneh dan karena itu kami minta SPPG-nya stop kemudian diperbaiki seluruh fasilitasnya menyesuaikan diri dengan SOP-nya BGN,” tegas Dadan.
Meski demikian, Dadan menekankan bahwa jumlah kasus ini relatif kecil dibandingkan dengan total layanan yang telah diberikan. “Perlu anda ketahui bahwa sampai hari ini Badan Gizi Nasional sudah membuat 1 miliar porsi makan. Jadi yang 4.711 menimbulkan gangguan kesehatan terhadap anak-anak dan itu kami sesalkan,” ujarnya.
BGN kini memperketat mekanisme pendirian dan operasional SPPG baru. SPPG baru diwajibkan melayani dalam jumlah kecil terlebih dahulu sebelum melayani ribuan penerima manfaat. Selain itu, penggantian pemasok bahan baku oleh SPPG lama juga diawasi ketat karena bisa berdampak besar pada keamanan pangan.
“Jadi kita coba berusaha untuk terus memperketat SOP kita dan untuk SPPG-SPPG yang kemudian pelayanannya menimbulkan gangguan terhadap pencernaan penerima manfaat maka biasanya kami stop dulu sampai semuanya bisa selesai,” kata Dadan.
Ia memastikan, sampai saat ini kasus gangguan kesehatan hanya terjadi pada anak sekolah, sementara untuk kelompok lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tidak ditemukan kasus serupa.
Bentuk Tim Investigasi
BGN juga akan segera membentuk tim investigasi untuk menelusuri sejumlah kasus dugaan keracunan MBG yang terjadi belakangan ini. Langkah ini diambil guna mempercepat proses penelusuran penyebab kasus sambil menunggu hasil uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menjelaskan bahwa hasil uji BPOM biasanya membutuhkan waktu cukup lama. Di kota besar seperti Jakarta, hasil pemeriksaan bisa keluar dalam empat hari hingga seminggu, sementara di daerah bisa memakan waktu hingga 14 hari.
“Jadi memang begini di dalam kasus-kasus yang diduga keracunan ini kita tidak bisa menjustifikasi sebetulnya oh ini keracunan, karena kita tetap harus menunggu dari BPOM,” kata Nanik di Kantor BGN, Senin (22/9).
Menurutnya, tim investigasi ini dibentuk sebagai langkah cepat untuk memberikan opsi kedua sebelum hasil resmi BPOM keluar. Tim investigasi terdiri dari ahli kimia, farmasi, hingga bidang kesehatan terkait.
“Kami membentuk tim investigasi ini sebagai second opinion nanti jadi sebelum hasil BPOM mungkin keluar kami sudah bisa kira-kira apa ya yang menjadi penyebab anak-anak ini sakit apakah betul karena keracunan atau karena alergi atau karena lain-lain hal,” jelasnya.
Nanik menambahkan, tim investigasi akan bekerja dengan meneliti berbagai aspek; mulai dari proses memasak, bahan baku, hingga sampel makanan yang setiap hari disimpan di lemari pendingin selama dua hari. Ia menegaskan, tim investigasi akan mulai bekerja dalam minggu ini.
“Insyaallah tim investigasi dalam minggu ini kita akan buat dan segera akan turun dan ini menunjukkan bahwa keseluruhan kami bahwa kami bukan sekedar kami akan lakukan evaluasi, kami melakukan hal yang memang ini yang harus dilakukan supaya masyarakat segera mendapatkan jawabannya,” tutur Nanik.
Lebih lanjut, Nanik menekankan bahwa temuan awal terkait kasus MBG ini bukan berasal dari laporan pihak luar, melainkan hasil pengamatan langsung tim BGN di lapangan.
Dengan adanya tim investigasi, BGN berharap masyarakat segera mendapatkan kejelasan terkait penyebab kasus dugaan keracunan, yang nantinya dapat dilakukan langkah perbaikan, baik dalam pengolahan makanan maupun penanganan pasien. "ini yang perlu kami dalami supaya tidak menjadi isu yang liar," pungkasnya.
Presiden Bakal Temui SPPG
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto berencana menggelar pertemuan dengan seluruh mitra penyelenggara SPPG yang sudah beroperasi, sepulangnya dari kunjungan kenegaraan di New York.
"Dan tadi kami mendapat informasi bahwa sepulang dari New York beliau (Presiden Prabowo Subianto) ingin bertemu dengan seluruh mitra yang sudah operasional," kata Dadan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9).
Dadan menyampaikan, pertemuan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian langsung Presiden terhadap pelaksanaan program MBG. Presiden ingin memastikan program berjalan sesuai tujuan.
"Pak Presiden ingin berbicara kepada seluruh mitra agar melaksanakan program makan bergizi dengan seksama. Dengan memanfaatkan, mengoptimalkan dana yang ada dan tidak membuat hal-hal yang menurut beliau tidak sepatutnya dilakukan," ujarnya.
Dadan menuturkan, Presiden Prabowo kerap menaruh perhatian detail terhadap menu yang disajikan di program MBG. Salah satu contohnya adalah cara penyajian telur.
"Jadi, telur itu beliau mengatakan hanya boleh dua dimasak telur itu. Satu diceplok, satu lagi telur bulat. Karena beliau ingin lihat telur itu betul-betul satu per anak. Jadi beliau sangat tidak ingin telur itu diorek-orek atau didadar," jelasnya.
Menurut Dadan, perhatian Presiden bahkan sampai pada isu halal dalam penggunaan food tray. "Termasuk kemarin itu terkait dengan isu yang terkait dengan kehalalan food tray. Itu juga menjadi perhatian Presiden dan kemudian kami jelaskan situasinya," kata dia.
Dadan menambahkan, komunikasi intens antara BGN dan Presiden sudah rutin dilakukan. Dadan mengaku, setiap ada isu Prabowo langsung meminta konfirmasi.
"Biasanya isinya itu terkait dengan berapa banyak SPPG yang berdiri yang hari itu sudah ada. Dan kemudian berapa jumlah yang dilayani. Kemudian bagaimana efeknya dan kemudian bagaimana menunya dan lain-lain," pungkasnya.
Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada pemerintah agar jangan sampai anak-anak justru dirugikan karena program MBG. Dia mengatakan pemerintah harus selalu mengevaluasi program tersebut dan menindaklanjuti hasil evaluasi itu supaya pelaksanaan program MBG di lapangan bisa lebih di baik lagi.
"Jangan sampai anak-anak yang kemudian dirugikan," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (22/9).
Dia pun memahami bahwa pelaksanaan program MBG merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Untuk itu, seluruh pihak yang terkait program tersebut harus melakukan evaluasi secara total
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menyampaikan permohonan maaf atas insiden keracunan massal MBG.
“Atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, kami memohon maaf karena terjadi beberapa kali kasus di sejumlah daerah. Itu bukan sesuatu yang diharapkan, apalagi disengaja,” ujarnya, dalam konferensi pers di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9). Pemerintah pun langsung berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh.(jp/ant)
Editor : Hanif