PONTIANAK POST - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya membangun iklim kompetitif antarkepala daerah agar kinerja pemerintahan terus meningkat.
Menurutnya, dalam sistem otonomi daerah, capaian nasional sangat bergantung pada performa masing-masing daerah.
“Satu saja daerah yang kinerjanya anjlok bisa memengaruhi kinerja nasional,” tegas Tito di Jakarta.
Pernyataan itu disampaikannya dalam ajang National Governance Awards 2026 yang diharapkan memacu semangat kepala daerah untuk berprestasi.
Di tengah beragam latar belakang kepala daerah, kompetisi dinilai menjadi cara efektif untuk mendorong kinerja optimal.
“Pembinaan terus dilakukan, tetapi membangun iklim kompetitif terbukti lebih efektif,” ujarnya.
Tito menilai mekanisme penghargaan dan sanksi mampu memicu semangat kepala daerah untuk menunjukkan kinerja terbaiknya.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan media dalam ajang penghargaan tersebut yang dinilai memberi transparansi dan dorongan moral.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa tantangan terbesar otonomi daerah saat ini adalah kemandirian fiskal.
“Otonomi daerah bukan sekadar kewenangan, tetapi juga tanggung jawab membangun kemandirian ekonomi,” tegasnya.
Ia menyebut, tanpa kekuatan fiskal, daerah akan sulit memberikan pelayanan publik yang optimal dan berkelanjutan.
Tantangan itu semakin berat karena kepala daerah kini juga harus menghadapi dinamika global yang kompleks.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menambahkan, ketergantungan daerah terhadap APBN masih sangat tinggi.
Ia mengungkapkan, sekitar 90 persen daerah masih bergantung pada transfer dari pusat.
“Ketika transfer berkurang, daerah bisa kelimpungan,” katanya.
Di sisi lain, ia mengingatkan masih adanya kepala daerah yang menyalahgunakan kewenangan layaknya “raja kecil”.
Padahal, sikap tersebut tidak berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, keseimbangan hubungan antara pusat dan daerah menjadi kunci menjaga keutuhan dan keadilan pembangunan.
Di tengah semua tantangan itu, satu hal menjadi jelas: otonomi daerah bukan sekadar kewenangan, tetapi tanggung jawab besar terhadap nasib rakyat. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro