PONTIANAK POST - Di atas kertas, angkanya mencolok Rp20 triliun hingga Rp25 triliun. Bukan dari kas negara, bukan dari dompet daerah, tapi dari kantong investor swasta yang memasang ‘taruhan’ besar di tanah perbatasan Kalimantan Utara.
PT Indonesia Transit Synergy (INTRA) menjadi nama yang kini tengah diperbincangkan di lingkaran pemerintahan Kaltara. Perusahaan itu telah memaparkan rencana investasinya langsung kepada Pemprov dan DPRD — sebuah langkah yang jarang terjadi di provinsi termuda Indonesia ini.
Pertanyaannya kini akan diperluas bukan lagi apakah kereta api ini akan dibangun? Melainkan, mengapa investor mau masuk ke wilayah yang bahkan jalan daratnya masih jadi barang mewah?
Baca Juga: Jaringan Kereta Api Kaltara Dipastikan Tanpa APBD dan APBN
Pemerintah Angkat Tangan dari Anggaran
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius, menegaskan bahwa sejak awal skema proyek ini memang dirancang tanpa melibatkan uang negara maupun daerah.
“Ini murni investasi swasta, tidak menggunakan APBD maupun APBN. Pemerintah daerah mendukung karena sejalan dengan kebutuhan peningkatan konektivitas dan pengembangan ekonomi di Kaltara,” katanya, dikutip dari Kaltar Today (2/6).
“Pemerintah pusat telah memberikan arahan bahwa pembangunan kereta api dilakukan melalui investasi swasta dengan tetap berkoordinasi bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI),” lanjutnya.
Bagi keuangan daerah, ini kabar baik. Tapi bagi publik yang ingin tahu siapa yang menanggung risiko jika proyek ini mandek di tengah jalan, jawabannya belum jelas.
Bukan Mimpi Baru, Tapi Kali Ini Berbeda
Masterplan perkeretaapian Kaltara sebenarnya bukan dokumen kemarin sore. Ia lahir pada 2015 sudah lebih dari satu dekade duduk manis dalam arsip perencanaan, lengkap dengan studi kelayakan dan detail rekayasa teknis. Namanya bahkan sudah tercantum dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2030.
Namun dunia di sekitar Kaltara telah berubah, dan dokumen lama itu tidak lagi cukup.
“Seiring perkembangan kawasan industri dan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), sejumlah dokumen perencanaan perlu diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini,” jelas Bertius.
Yang membedakan kali ini adalah skemanya, murni investasi swasta. Tidak ada jaminan APBN. Tidak ada talangan APBD. Artinya, investor masuk dengan risiko penuh di tangan sendiri.
Mengapa Kaltara Jadi Magnet?
Ada tiga faktor yang membuat investor melirik wilayah yang selama ini identik dengan keterpencilan ini.
Pertama, efek IKN. Hadirnya Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur menciptakan gravitasi ekonomi baru. Kaltara, yang berbatasan langsung dengan Kaltim, kini berada dalam orbit pertumbuhan itu.
Baca Juga: Kereta Api Kalimantan Dimulai dari Kaltara, Ditarget Terhubung hingga IKN
Kedua, kawasan industri Tanah Kuning - Mangkupadi di Kabupaten Bulungan. Bertius menyebut koridor ini sebagai salah satu yang paling strategis.
“Keberadaan kereta api di kawasan tersebut diyakini dapat menurunkan biaya logistik, mempercepat distribusi barang, serta meningkatkan daya saing investasi di Kaltara,” ungkapnya.
Ketiga, posisi geopolitik Kaltara yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga. Dalam visi jangka panjangnya, proyek ini tidak berhenti di batas provinsi, bahkan tidak berhenti di batas negara.
2.000 Kursi Kerja dan Sebuah Pertaruhan Waktu
Di luar hitung-hitungan investasi, proyek ini juga menjanjikan dampak sosial yang konkret. Selama fase konstruksi, sekitar 2.000 tenaga kerja lokal diproyeksikan terserap. Dan jika rel ini terwujud, mobilitas antarwilayah yang selama ini menjadi keluhan utama warga perbatasan bisa berubah drastis.
Baca Juga: Harta Karun Perbatasan Indonesia-Malaysia Dipoles: BRIN dan Kaltara Perkuat Beras Adan Krayan
“Dalam konsep yang sedang dibahas, jaringan kereta api akan menghubungkan sejumlah wilayah strategis di Kaltara, mulai dari Tanjung Selor, Bulungan, Tana Tidung, Malinau hingga Nunukan,” ujar Bertius.
Jalur itu juga diproyeksikan terintegrasi dengan jaringan transportasi Kalimantan dan terhubung menuju IKN melalui Kalimantan Timur, menjadikan Kaltara bukan lagi ujung tanduk, melainkan simpul konektivitas.
Rel Panjang Menuju Kepastian
Namun hingga kini, belum ada sekop yang menancap di tanah. Bertius mengakui bahwa proses masih panjang.
“Saat ini, pemerintah masih melakukan pemutakhiran masterplan, pencermatan aspek hukum kerja sama, penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan investor, serta koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan PT KAI,” tegasnya.
Meski begitu, ia tidak kehilangan optimisme.
“Harapannya, kereta api dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas antarwilayah, menekan biaya logistik, dan membuka peluang investasi yang lebih besar bagi Kaltara,” pungkas Bertius. (*)
Editor : Miftahul Khair