
PONTIANAK POST — Kuda laut berpotensi menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi bagi Indonesia, tetapi peluang ekonomi tersebut belum tergarap optimal karena keberadaan dan volume tangkapannya belum tercatat dalam statistik perikanan nasional.
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Sistem Biota Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Reny Puspasari, mengungkapkan disparitas harga kuda laut sangat mencolok.
“Di tingkat nelayan harganya terbilang sangat rendah, berkisar antara Rp5.000 hingga Rp15.000 per ekor. Namun, begitu masuk ke rantai pasar ekspor internasional, harganya bisa melonjak hingga berpuluh-puluh kali lipat,” kata Reny dalam Lokakarya “Teknik Identifikasi, Pengukuran, dan Monitoring Kuda Laut” di Gedung B.J. Habibie, BRIN, Jakarta, Rabu (26/8).
Besarnya selisih nilai tersebut membuat kuda laut dinilai memiliki prospek ekonomi yang besar. Persoalannya, Indonesia belum memiliki gambaran yang utuh mengenai berapa banyak kuda laut yang ditangkap, dari wilayah mana saja, serta bagaimana pergerakannya dari nelayan hingga pasar perdagangan.
Kondisi tersebut membuat potensi ekonomi kuda laut belum dapat dihitung secara akurat sekaligus menyulitkan pemerintah menyusun kebijakan pemanfaatan yang berkelanjutan.
Potensi Ekonomi Belum Terdata
Reny mengatakan sebagian besar kuda laut yang ditangkap nelayan merupakan hasil tangkapan sampingan (bycatch). Hanya sejumlah lokasi tertentu, seperti Bintan, Kalimantan, dan Makassar, yang diketahui memiliki nelayan dengan aktivitas penangkapan kuda laut secara khusus.
“Kalau kita tidak tahu jumlah yang ditangkap, kita tidak akan tahu persis potensi sesungguhnya yang kita miliki,” ujarnya.
Karena itu, BRIN mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta pemerintah daerah mulai memasukkan kuda laut dalam sistem pendataan perikanan.
Pendataan dinilai tidak harus menambah beban operasional secara signifikan. Petugas penyuluh maupun enumerator perikanan dapat memasukkan indikator kuda laut ke dalam kegiatan pemantauan rutin yang sudah dilakukan setiap bulan.




