Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Antisipasi dan Cegah Karhutla; HKI Latih Satgas Dalkarhutla

S
Penulis: Salman Busrah❯
LATIHAN: Satgas Damkar PT. HKI mencoba memadamkan api dalam latihan pencegahan dan penanganan karhutla yang dilaksanakan pada 12 – 13 November.
LATIHAN: Satgas Damkar PT. HKI mencoba memadamkan api dalam latihan pencegahan dan penanganan karhutla yang dilaksanakan pada 12 – 13 November.
KETAPANG – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menjadi isu nasional. Terjadinya kebakaran telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan banyak kalangan. Antara lain kerusakan lingkungan, terganggunya kegiatan masyarakat (social ekonomi), gangguan kesehatan berupa meningkatnya penderita ISPA, kerugian harta benda, bahkan telah menimbulkan korban jiwa.

Hutan Ketapang Industri (HKI), perusahaan di bidang Hutan Tanaman Industri yang berlokasi di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, sangat peduli dan serius dalam upaya pengendalian terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Antara lain melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran, patroli terpadu dan membentuk Regu Pemadam Kebakaran.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas serta ketrampilan personil Damkar, PT. HKI bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ketapang, Manggala Agni Daops Ketapang, Koramil Kendawangan serta Polsek Kendawangan, melakukan pelatihan Dalkarhutla untuk personil Damkar. Kegiatan dilaksanakan di gedung Training Center PT. HKI pada 12-13 November 2019 yang diikuti 30 peserta. Saat ini PT. HKI telah membentuk enam regu Damkar dengan jumlah personil 90 orang.

Materi pelatihan meliputi konsep dasar pengendalian kebakaran, teknik dan strategi pemadaman, penanganan pasca kebakaran, pengenalan peralatan Damkar serta praktek pemadaman (simulasi). Diharapkan setelah mengikuti pelatihan personil Damkar akan lebih memahami tentang pengendalian kebakaran baik secara teori maupun praktek di lapangan serta lebih profesional.

Dalam sambutannya, Danramil Kendawangan, Kapten Inf. Syamsu Alam, lebih menekankan perlunya hubungan baik antara pemerintah, masyarakat dan perusahaan. Sehingga setiap ada masalah termasuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan, diharapkan dia, bisa diatasi bersama. "Yang terpenting adalah koordinasi harus dijalin dengan baik, maka penanggulangan dan pencegahan karhutla bisa berjalan dengan baik," katanya.

Sementara itu, Kanit Binmas Polsek Kendawangan, Suryandi, mengatakan, berdasarkan peraturan yang ada, melakukan pembakaran hutan dan lahan adalah melanggar undang-undang. "Barang siapa terbukti melakukan pembakaran akan mendapatkan sanksi hukum, baik pidana maupun denda," tandasnya.

Mewakili manajemen PT. HKI, Stenly H. Tambunan, menegaskan komitmen perusahaan dalam hal penanganan karhutla sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Menurutnya, kebakaran menjadi tanggung jawab bersama, sehingga diperlukan kerjasama semua pihak. "Manajemen PT. HKI mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerja sama yang baik selama ini sehingga kegiatan pelatihan Dalkarhutla dapat dilaksanakan," ucapnya. (ser)

Advertisement
Advertisement
Editor : Salman Busrah

Artikel Terkait

Repalianto Minta RSUD dr. Agoesdjam Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK demi Perbaikan Layanan

Repalianto Minta RSUD dr. Agoesdjam Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK demi Perbaikan Layanan

Repalianto berharap hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan evaluasi RSUD dr. Agoesdjam untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan layanan.

Polres Ketapang Tangkap Pengedar Sabu di Benua Kayong, Polisi Amankan Barang Bukti 28,51 Gram

Polres Ketapang Tangkap Pengedar Sabu di Benua Kayong, Polisi Amankan Barang Bukti 28,51 Gram

Polisi menangkap pria berinisial FA di Ketapang dan menyita tujuh paket sabu seberat 28,51 gram yang disembunyikan di kamar mandi.

Dugaan Klaim Ribuan Hektare Lahan Warga Ketapang Masuk HTI PT MTI, KPK-Polri Diminta Turun Tangan

Dugaan Klaim Ribuan Hektare Lahan Warga Ketapang Masuk HTI PT MTI, KPK-Polri Diminta Turun Tangan

Permukiman warga disebut ada sebelum RI merdeka, sementara izin PT MTI terbit 2016. Aparat penegak hukum diminta verifikasi lapangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer