Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo S.STP, M.Si, Sosialisasi PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Hotel Aston Ketapang, Kamis (28/11) lalu.
“Adanya PP ini, maka terjadi banyak perubahan. Karena dalam proses perencanaan struktur APBD 2021 yang dimulai pada tahun 2020, maka proses ini sudah dijalankan,” kata dia. Karena itu seluruh pemangku kebijakan, khususnya pengelola keuangan, diminta dia untuk memahami PP pengganti dari PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini. Dijelaskan dia begitu banyak perubahan yang dilakukan, salah satunya terkait dengan TTP (Tunjangan Tambahan Penghasilan) yang diberlakukan dengan berbasis kinerja. “Kewajiban pelaporan keuangan semakin berat. Jika selama ini ada sekitar empat item yang dilaporkan, maka ke depan minimal ada tuju item yang dilaporkan,” ucap Alex, sapaan karibnya.
Selanjutnya Bahri, S.STP, M.Si, direktur Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengingatkan pentingnya tertib administrasi dalam pengelola keuangan daerah. Latar belakang terbitnya PP Nomor 12 Tahun 2019 juga dipaparkannya, termasuk adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai turunan dari PP tersebut. Di samping itu, dia menambahkan, juga terkait pendanaan daerah yang 90 persen masih tergantung kepada transfer daerah. Demikian juga dalam kesempatan tersebut dia menyinggung ruang kerja KPK, serta memastikan sinkronisasi e-budgeting dengan e-planning. “Untuk transaksi di daerah yang berbasis digital atau dilakukan dengan transaksi elektronik,” kata dia.
Bupati Ketapang Martin Rantan, SH, Msos, saat membuka kegiatan tersebut mengingatkan akan arahan Presiden Joko Widodo ketika para Bupati dan Forkopimda belum lama ini di Jakarta. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, menurut dia, menjadi penekanan Presiden ketika itu. Karena itu, Bupati dalam kesempatan tersebut menekankan kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD untuk ke depan sudah ketuk palu. Dia berpesan agar kepala OPD segera melakukan koordinasi, dengan mempersiapkan pengelolaan termasuk lelang dilakukan lebih awal. Ia berharap agar proses lelang bisa dilakukan bulan Januari atau paling lambat Maret. “Jangan sampai lelang baru dimulai Maret dan April,” tegas Bupati di hadapan seluruh kepala OPD, camat, dan lurah serta pengelola keuangan. (PK)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



