Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PP Nomor 12 Tahun 2019; Wajib Dipakai APBD 2021

S
Penulis: Salman Busrah❯
SERAH PIAGAM: Bupati Ketapang Martin Rantan menyerahkan piagam penghargaan kepada Bahri, direktur Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri. HUMASKAB FOR PONTIANAK POST
SERAH PIAGAM: Bupati Ketapang Martin Rantan menyerahkan piagam penghargaan kepada Bahri, direktur Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri. HUMASKAB FOR PONTIANAK POST
KETAPANG – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah semestinya sudah harus dilaksanakan sejak diterbitkan. Namun dalam pelaksanaannya diperlukan masa  transisi, sehingga paling lambat sudah diberlakukan pada struktur APBD Tahun Anggaran 2021.

Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo S.STP, M.Si, Sosialisasi PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Hotel Aston Ketapang, Kamis (28/11) lalu.

“Adanya PP ini, maka  terjadi banyak perubahan. Karena dalam proses perencanaan struktur APBD 2021 yang dimulai pada tahun 2020, maka proses ini sudah dijalankan,” kata dia. Karena itu seluruh  pemangku kebijakan, khususnya pengelola keuangan, diminta dia untuk memahami PP pengganti dari PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini. Dijelaskan dia begitu banyak perubahan yang dilakukan, salah satunya terkait dengan TTP (Tunjangan Tambahan Penghasilan) yang diberlakukan dengan berbasis kinerja. “Kewajiban  pelaporan keuangan semakin berat. Jika selama  ini ada sekitar empat item yang dilaporkan, maka ke depan  minimal ada tuju item yang dilaporkan,” ucap Alex, sapaan karibnya.

Selanjutnya  Bahri, S.STP, M.Si, direktur Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri  Republik Indonesia mengingatkan pentingnya tertib administrasi dalam pengelola keuangan daerah. Latar belakang terbitnya PP Nomor 12 Tahun 2019 juga dipaparkannya, termasuk adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai turunan dari PP tersebut. Di samping itu, dia menambahkan, juga terkait pendanaan daerah yang 90 persen masih tergantung kepada transfer daerah. Demikian juga dalam kesempatan tersebut dia menyinggung  ruang kerja KPK, serta memastikan sinkronisasi e-budgeting dengan e-planning.  “Untuk transaksi di daerah yang berbasis digital atau  dilakukan dengan transaksi elektronik,” kata dia.

Bupati Ketapang Martin Rantan, SH, Msos, saat membuka kegiatan tersebut mengingatkan akan arahan Presiden Joko Widodo ketika para Bupati dan Forkopimda belum lama ini di Jakarta. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, menurut dia, menjadi penekanan Presiden ketika itu. Karena itu, Bupati dalam kesempatan tersebut menekankan kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD untuk ke depan sudah ketuk palu. Dia berpesan agar kepala OPD segera melakukan koordinasi, dengan mempersiapkan pengelolaan termasuk lelang dilakukan lebih awal. Ia berharap agar proses lelang bisa dilakukan bulan Januari atau paling lambat Maret. “Jangan sampai lelang baru dimulai Maret dan April,” tegas Bupati di hadapan seluruh kepala OPD, camat, dan lurah serta pengelola keuangan. (PK)

Advertisement
Advertisement
Editor : Salman Busrah

Artikel Terkait

Repalianto Minta RSUD dr. Agoesdjam Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK demi Perbaikan Layanan

Repalianto Minta RSUD dr. Agoesdjam Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK demi Perbaikan Layanan

Repalianto berharap hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan evaluasi RSUD dr. Agoesdjam untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan layanan.

Polres Ketapang Tangkap Pengedar Sabu di Benua Kayong, Polisi Amankan Barang Bukti 28,51 Gram

Polres Ketapang Tangkap Pengedar Sabu di Benua Kayong, Polisi Amankan Barang Bukti 28,51 Gram

Polisi menangkap pria berinisial FA di Ketapang dan menyita tujuh paket sabu seberat 28,51 gram yang disembunyikan di kamar mandi.

Dugaan Klaim Ribuan Hektare Lahan Warga Ketapang Masuk HTI PT MTI, KPK-Polri Diminta Turun Tangan

Dugaan Klaim Ribuan Hektare Lahan Warga Ketapang Masuk HTI PT MTI, KPK-Polri Diminta Turun Tangan

Permukiman warga disebut ada sebelum RI merdeka, sementara izin PT MTI terbit 2016. Aparat penegak hukum diminta verifikasi lapangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer