Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Optimalkan SPM Kesehatan

A
Penulis: Administrator❯
Farhan, Wakil Bupati Ketapang.
Farhan, Wakil Bupati Ketapang.
ADA 12 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi urusan wajib pemerintah. Dua dari 12 SPM tersebut jika disentuh atau diintervensi dalam layanannya, maka akan memiliki daya ungkit luar biasa bagi pembangunan di bidang kesehatan. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang, Farhan.

Farhan mengatakan, SPM tersebut ditangani satu persatu dan tidak serta merta ditangani serentak. Menurutnya, antara satu bidang dengan bidang lainnya harus terhubung dengan baik. "Untuk itu, mari kita wujudkan secara konsekuen menuju perubahan kearah lebih baik di bidang pembangunan kesehatan," kata Farhan beberapa waktu lalu.

Farhan menjelaskan, kisi-kisi permasalahan tentu tetap ada, akan tetapi bagaimana cara meminimalisir permasalahan tersebut dengan upaya maksimal penuh konsekuensi logis dan kreatif serta inovatif. "Kita juga bangga dengan  upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dengan pola CSR-nya mampu melibatkan beberapa perusahaan dalam hal menangani pembangunan kesehatan di Ketapang yang kita cintai ini," jelasnya.

"Oleh karena itu, pembangunan bidang kesehatan juga tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Tapi banyak pihak terlibat di dalamnya. Untuk itu, mari kita dukung upaya Dinas Kesehatan ini dalam mengembangkan pola CSR maupun SPM-nya," tambah Farhan.

Kepala Dinas Kesehatan Ketapang, Rustami, mengatakan kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar. SPM merupakan urusan pemerintahan dan wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.  SPM tersebut yang menjadi urusan wajib di daerah kabupaten dan kota serta provinsi. Antara lain pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin serta pelayanan kesehatan bayi maupun balita. "Sebagai pelayanan dasar adalah wajib dilayani oleh pemerintah," tegas Rustami.

Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah. Namun demikian, pihaknya juga mengajak pihak-pihak terkait untuk bisa mendukung pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat hingga ke tingkat paling bawah. "Leding sektornya ada di dinas kesehatan, namun upaya dan kerjasama semua pihak, standar pelayanan minimal bisa dirasakan oleh semua masyarakat," pungkasnya. (afi)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Artikel Terkait

Repalianto Minta RSUD dr. Agoesdjam Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK demi Perbaikan Layanan

Repalianto Minta RSUD dr. Agoesdjam Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK demi Perbaikan Layanan

Repalianto berharap hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan evaluasi RSUD dr. Agoesdjam untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan layanan.

Polres Ketapang Tangkap Pengedar Sabu di Benua Kayong, Polisi Amankan Barang Bukti 28,51 Gram

Polres Ketapang Tangkap Pengedar Sabu di Benua Kayong, Polisi Amankan Barang Bukti 28,51 Gram

Polisi menangkap pria berinisial FA di Ketapang dan menyita tujuh paket sabu seberat 28,51 gram yang disembunyikan di kamar mandi.

Dugaan Klaim Ribuan Hektare Lahan Warga Ketapang Masuk HTI PT MTI, KPK-Polri Diminta Turun Tangan

Dugaan Klaim Ribuan Hektare Lahan Warga Ketapang Masuk HTI PT MTI, KPK-Polri Diminta Turun Tangan

Permukiman warga disebut ada sebelum RI merdeka, sementara izin PT MTI terbit 2016. Aparat penegak hukum diminta verifikasi lapangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer