Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KETAPANG – Bupati Ketapang Martin Rantan menegaskan bahwa target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kabupaten Ketapang pada 2021 mendatang adalah B. Hal tersebut diungkapkan Bupati saat memberikan Piagam Penghargaan Evaluasi Implementasi SAKIP kepada 49 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang di Ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang, Rabu (22/1).
Namun diingatkan Bupati kembali bahwa nilai SAKIP Kabupaten Ketapang sangat bergantung juga dari nilai SAKIP OPD. “Penuhi seluruh komponen penilaian SAKIP, saya akan melakukan kontrol dan evaluasi kembali,” janji Bupati.
Bupati Martin Rantan menjelaskan bahwa sasaran penilian adalah seluruh komponen dari manajemen kinerja, yang terdiri dari perencanaan kinerja sebanyak 30 persen, pengukuran kinerja (25 persen), pelaporan kinerja (25 persen), evaluasi internal (10 persen), dan terakhir pencapaian sasaran kinerja organisasi, 20 persen.
Selanjutnya SAKIP dijelaskan dia, merupakan sebuah sistem di mana antara komponen yang satu dengan yang lain. “Terkait jadi keberhasilan itu bukan saja ditentukan oleh bagian organisasi Bappeda atau Inspektorat semata, akan tetapi sangat ditentukan pula oleh komitmen yang tinggi dari segenap komponen Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang,” ungkap Bupati.
Kegiatan evaluasi seperti ini, dijelaskan Bupati, merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini, menurut Bupati, dimaksudkan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan kinerja bagi manajemen pemerintahan. Sementara itu hasil evaluasi, dijelaskan Bupati, dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang kemudian dikatagorikan lagi parameter huruf AA, A, BB, B, CC, C, dan D.
“Hasil evaluasi ini menunjukan kondisi riil yang harus kita terima kenyataannya saat ini, inilah kualitas pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Ketapang,” kata Bupati lagi.
Oleh karenanya, dalam kesempatan tersebut Bupati meminta kepada semua kepala perangkat daerah dan jajarannya untuk segera melakukan pembenahan terkait budaya lama yang kurang relevan dengan SAKIP ini. “Pelajari seluruh komponen-komponen pendukung SAKIP, ambil langkah langkah korektif, sehingga pelaksanaan SAKIP masing-masing unit kerja dapat segera terwujud dengan baik,” gugah Bupati.
Ke depan Bupati berharap ada sistem pertanggungjawaban setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk setiap tahun anggaran. Sistem pertanggungjawaban tersebut, menurut Bupati, bisa saja berupa rapor kinerja serta teknis-teknis lainnya, yang bisa menjamin pelaksanaan SAKIP ini dapat berjalan dengan baik.
Kegiatan ini sendiri dilaksanakan oleh Inpsektorat Kabupaten Ketapang kepada 49 OPD yang ada di lingkungan Pemkab Ketapang tahun 2018. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Suprapto Sutrisno, Sekretaris Daerah Farhan, Asisten III Heronimus Tanam, Inspektur Inspektorat Devi P. Frantito, serta para kepala dinas, kepala badan, dan para kepala kecamatan se-Kabupaten Ketapang.
Adapun unit kerja yang meraih katagori CC dengan nilai tertinggi, terdiri dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, Badan Perencanaan Pengembangan Daerah, serta Badan Pendapatan Daerah. (afi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



