Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Susun Perdes, Jangan Abaikan Prosedur

A
Penulis: Administrator❯
FOTO BERSAMA: Asisten III Setda Ketapang, Heronimus Tanam, diabadikan bersama Panitia Penyelenggara Bimtek Sivaklara Desa usai membuka kegiatan di Aula Kantor Bupati Ketapang, kemarin (29/1). HUMASKAB FOR PONTIANAK POST
FOTO BERSAMA: Asisten III Setda Ketapang, Heronimus Tanam, diabadikan bersama Panitia Penyelenggara Bimtek Sivaklara Desa usai membuka kegiatan di Aula Kantor Bupati Ketapang, kemarin (29/1). HUMASKAB FOR PONTIANAK POST
KETAPANG – Pemerintah desa diminta untuk tidak sekali-kali mengabaikan prosedur evaluasi rancangan peraturan desa atau klarifikasi peraturan desa. Hal tersebut diingatkan Asisten III Setda Ketapang, Heronimus Tanam saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan (Sivaklara) Desa di Kabupaten Ketapang, Rabu (29/1) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati.

"Saya tidak ingin ada peraturan desa yang ditetapkan pemerintah desa bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," kata mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang tersebut di hadapan para peserta.

Dia juga mengatakan bahwa Sivaklara Desa merupakan salah satu proyek perubahan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa. "Berpijak dari latar belakang permasalahan yang ada, maka Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui perangkat daerah terkait, memandang perlu untuk melaksanakan Bimtek Sistem Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa Kabupaten Ketapang," katanya. "Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman peserta Bimtek dalam menyusun peraturan desa serta meningkatkan pemahaman dalam menggunakan aplikasi untuk evaluasi dan klarifikasi peraturan desa," lanjutnya.

Tanam berharap, dengan adanya Sivaklara Desa dapat mempercepat evaluasi rancangan peraturan desa atau klarifikasi peraturan desa, sehingga adanya efesiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. "Saya berpesan, ikuti setiap tahapan Bimtek dengan sebaik-baiknya dan aplikasikan ilmu serta keterampilan yang diperoleh dalam rangka mempercepat pembentukan peraturan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pesannya.

Dia juga berpesan kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa, agar lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawabnya selaku aparatur pemerintahan desa. "Kepala desa dan perangkat desa harus bekerja sama dan sinergis dalam melayani setiap kepentingan masyarakat," paparnya. "Aparatur desa harus menjadi figur yang baik di masyarakat. Kepala desa senantiasa menciptakan suasana yang harmonis di desa dan saling berkoordinasi dengan semua pihak agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik dan kondusif," pungkasnya.

Kegiatan ini sendiri merupakan gawe dari Bagian Hukum Setda Ketapang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Bupati sekaligus Pelaksanatugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ketapang, Nugroho Widyo Sistanto; Kabag Hukum, para camat, kades, serta undangan dan lainnya. Sivaklara Desa telah diperkenalkan kepada seluruh kepala desa se-Kabupaten Ketapang pada 12 November 2019 yang lalu. (ser)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Artikel Terkait

Repalianto Minta RSUD dr. Agoesdjam Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK demi Perbaikan Layanan

Repalianto Minta RSUD dr. Agoesdjam Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK demi Perbaikan Layanan

Repalianto berharap hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan evaluasi RSUD dr. Agoesdjam untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan layanan.

Polres Ketapang Tangkap Pengedar Sabu di Benua Kayong, Polisi Amankan Barang Bukti 28,51 Gram

Polres Ketapang Tangkap Pengedar Sabu di Benua Kayong, Polisi Amankan Barang Bukti 28,51 Gram

Polisi menangkap pria berinisial FA di Ketapang dan menyita tujuh paket sabu seberat 28,51 gram yang disembunyikan di kamar mandi.

Dugaan Klaim Ribuan Hektare Lahan Warga Ketapang Masuk HTI PT MTI, KPK-Polri Diminta Turun Tangan

Dugaan Klaim Ribuan Hektare Lahan Warga Ketapang Masuk HTI PT MTI, KPK-Polri Diminta Turun Tangan

Permukiman warga disebut ada sebelum RI merdeka, sementara izin PT MTI terbit 2016. Aparat penegak hukum diminta verifikasi lapangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer