Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KETAPANG - Ratusan hektare kebun sawit milik warga di Kecamatan Sungai Melayu Rayak, digusur paksa oleh PT. Hungarindo Persada. Ribuan batang pohon sawit dirobohkan tanpa ada ganti rugi dari salah satu anak PT. BGA Grup ini. Perusahaan berdalih penggusuran dilakukan karena kebun warga berada di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
Ratuan hektare kebun kelapa sawit yang digusur tersebut berada di empat desa di Kecamatan Sungai Melayu Rayak. Penggusuran paksa ini dilakukan sejak beberapa bulan terakhir. Tanpa ampun, ekskavator merobohkan pohon sawit yang sudah ditanam sejak beberapa tahun terakhir dan kemudian ditanam ulang oleh PT. Hungarindo Persada.
Selain karena tidak ada ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) terhadap pohon sawit yang telah ditanam, penggusuran tersebut lakukan secara diam-diam tanpa ada sosialisasi sebelumnya. Padahal, lahan yang ditanami kebun sawit tersebut memiliki surat keterangan tanah (SKT), bahkan sudah diajukan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ketapang sejak tahun 2018.
Salah satu tokoh masyarakat Sungai Melayu Rayak, Karli Kalotak, mengatakan apa yang dilakukan oleh anak perusahaan PT. BGA Grup ini, semena-mena. Perusahaan melakukan penggusuran kebun sawit milik warga tanpa ada ganti rugi, bahkan tidak ada sosialisasi sebelumnya. "Perbuatan perusahaan ini semena-mena. Masyarakat bersusah payah mengangkat kehidupan mereka dengan membeli lahan dan menanam sawit, tapi PT. Hungarindo Persada secara tiba-tiba main gusur dan robohkan pohon sawit milik warga, katanya, kemarin (14/2).
Klotak menunjukkan kepada awak media betapa tidak memiliki rasa empatinya perusahaan kepada warga. Pohon sawit yang tumbuh subur di SP 1, 2, 6 dan SP 8 Kecamatan Sungai Melayu Rayak ini, dirobohkan tanpa ampun. Padahal, kebun sawit tersebut sebagian telah berbuah dan dipanen oleh warga. "Luas lahan yang digusur sekitar 300 hektare dan akan terus bertambah, karena sampai saat ini perusahaan masih terus merobohkan sawit warga," jelasnya.
Klotak mengungkapkan, perusahaan berdalih berani menggusur kebun sawit milik warga tersebut karena lahan tersebut masuk dalam HGU perusahaan. Perusahaan juga mengaku sudah melakukan ganti rugi. "Padahal masyarakat membeli lahan itu sejak tahun 2010 dan sudah memegang SKT atas lahan itu. Bahkan, masyarakat sudah mengajukan penerbitan sertifikat ke BPN sejak tahun 2018 lalu," ungkapnya.
Dia juga mengungkapkan, berdasarkan hasil pengecekan bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan Pemda Ketapang, HGU perusahaan belum terbit. "Warga membeli tanah itu tahun 2010 dan mulai menanam sejak tahun 2013 lalu. Kalau memang masuk HGU perusahaan, kenapa BPN memproses pengurusan sertifikat warga terbukti dengan adanya bukti pembayaran yang dilakukan warga ke BPN," nilainya.
Dia meminta kepada Pemerintah Ketapang, provinsi hingga pusat, untuk melihat masalah ini dengan serius, karena masyarakat sangat dirugikan oleh tindakan semena-mena perusahaan. Bahkan, untuk menutupi kesalahannya, baru-baru ini pihak perusahaan mau melakukan ganti rugi Rp25 ribu per satu batang kelapa sawit yang dirobohkan. Namun, hal itu ditolak oleh warga, karena itu jauh dari modal yang telah dikeluarkan oleh warga untuk menanam sawit.
"Satu bibit kelapa sawit saja harganya ada yang Rp45 ribu. Belum lagi biaya membersihkan lahan, pemeliharaan tanaman dan lain sebagainya. Jika hanya diganti Rp25 ribu, itu sangat tidak manusiawi. Memang ada beberapa orang yang mau menerima itu, tapi itu karena terpaksa karena perusahaan mengaku sudah memiliki HGU, tapi kenyataannya HGU itu tidak ada," paparnya.
"Oleh karena itu, pepada Pemda Ketapang, Pemerintah Provinsi Kalbar hingga Pemerintah Pusat, bahkan Pak Jokowi, tolonglah masyarakat kami. Jangan biarkan rakyat yang susah semakin susah dengan perlakukan perusahaan yang semena-mena ini. Masyarakat sudah berusaha untuk mandiri dengan membangun kebun, tapi ternyata dirampas oleh perusahaan. Ini sangat tidak adil," tambah Klotak.
Salah satu warga pemilik kebun sawir, Sudarnoto (56), mengaku membeli lahan sekitar tahun 2010. Di tahun 2013 dia merupakan orang pertama yang melakukan penanaman sawit di daerah itu. Langkah itu kemudian diikuti oleh warga lainnya. "Jadi, jauh sebelum perusahaan itu masuk, kami sudah menanam sawit di atas lahan yang kami beli. Lahan itu juga ada SKT dan sudah diajukan ke BPN untuk dibuatkan sertifikat," katanya, kemarin (14/2).
Warga Desa Sungai Melayu Baru Kecamatan Sungai Melayu Rayak ini mengaku, dirinya tidak menyangka perusahaan setega itu. Kebun yang dia bangun menggunakan uang pribadinya, tiba-tiba dirampas oleh perusahaan. Dia pun tak dapat menahan air matanya saat melihat pohon sawit miliknya dirobohkan menggunakan ekskavator. "Punya anak saya ada 5 hektare yang sudah ditanami 800 batang sawit sejak beberapa tahun lalu, tapi sekarang semua habis dirobohkan perusahaan," ungkapnya dengan mata yang berkaca-kaca.
Untuk membangun kebun sawit tersebut, dia dan anaknya harus menabung bertahun-tahun untuk bisa membeli lahan dan menanam pohon sawit tersebut. "Anak saya nangis dan tidak mau lagi saat diajak ke kebun untuk melihat kebun sawitnya. Dia tidak sanggup melihat kebun sawitnya telah rata dengan tanah dan ditanami sawit baru oleh perusahaan," ujarnya.
Dia menuntut keadilan kepada Pemerintah selaku pemegang kebijakan agar persoalan bisa terselesaikan. "Punya saya hanya 5 hektare. Ada yang 12 hektare, bahkan ada yang sampai 30 hektare yang sudah ditanami sawit. Mereka menangis tak tahu harus berbuat apa lagi. Bahkan sehari sebelum dirobohkan, ada yang meminta belas kasihan kepada perusahaan agar diizinkan memanen buah sawit dikebun milik mereka," paparnya.
Warga lainnya, Suyanto, tak bisa berbuat apa-apa lagi. Perusahaan dengan cepat melakukan penggusuran terhadap pohon sawit yang dia tanam di atas lahan yang dia beli beberapa tahun lalu. Warga Desa Sungai Melayu Baru SP 1 Kecamatan Sungai Melayu Rayak ini mengaku memiliki puluhan hektare lahan yang sudah ditanam sawit. Lahan tersebut memang bukan miliknya sendiri, melainkan milik beberapa keluarganya. "Saya menanam sawit sejak 2013 lalu. Ada 30 hektare lahan saya yang digusur oleh perusahaan," katanya.
Dia mengaku tidak tahu harus berbuat apa. Hampir semua uang yang dia miliki diinvestasikan untuk membangun kebun sawit tersebut. Namun, sekarang pohon sawit yang sudah besar telah digusur perusahaan tanpa pemberitahuan dan ganti rugi. "Bagaimana tidak stres. Total biaya yang sudah dikeluarkan Rp1 miliar lebih, karena untuk 10 hektare biaya yang telah kami keluarkan sampai sekarang sekitar 300 juta. Makanya kami merasa hak-hak kami dirampas," jelasnya.
Dia mengaku, saat ini pihaknya sedang menunggu penertiban sertifikat atas lahan dirinya termasuk masyarakat lainnya yang telah diproses oleh BPN sejak tahun 2018 lalu. "Kami sudah mengajukan pembuatan sertifikat hak milik sejak 2018 lalu, bahkan kami sudah membayar ke BPN Rp2.950.000 untuk satu surat. Satu surat itu luasnya 2,5 hektare. Tapi sampai saat ini sertifikatnya masih belum keluar," paparnya.
Manager PT. Hungarindo Persada (BGA Grup), Suyitno, mengaku melakukan penggusuran tersebut karena lahan yang ditanam sawit oleh warga itu berada dalam HGU perusahaan. Dia mengaku jika perusahaan sudah memiliki HGU lahan sejak tahun 2016 lalu. Bahkan, dia berdalih jika saat itu tidak ada tanaman sawit di atas lahan yang saat ini dipermasalahkan warga. "Saat itu kami masih menunggu proses-proses yang ada. Baru di tahun 2019 kami bisa mengerjakan lahan itu, dan ternyata masyarakat ada membeli lahan di bawah tangan tanpa pemberitahuan ke desa dan satlak," kata Suyitno saat dikonfirmasi melalui telefon, kemarin (14/2).
Dia menjelaskan, saat hendak melakukan pembersihan lahan, maka pihak perusahaan maka melakukan mediasi dengan masyarakat. Disepakatilah Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) yang dilakukan sejak bulan November, Desember 2019 hingga Januari 2020. "Hasil mediasi disepakati pergantian tali asih yang nominalnya memang benar Rp25 ribu per batang. Sebagian masyarakat ada yang telah terima, hanya saja untuk mediasi bulan Januari saat akan dibayar masyarakat tidak mau," ungkapnya.
Dia menambahkan, saat mediasi beberapa waktu lalu disepakati sebelum perusahaan menggarap lahan dilakukan pembersihan kiri dan kanan lahan, agar kondisi tidak semak dan lebih memudahkan. Setelah itu baru dilakukan pembayaran. Namun, saat ditanya soal pohon kelapa sawit warga yang sama sekali tidak menerima tali asih dan pemberitahuan yang ikut dirobohkan, Suyitno, membantah hal tersebut dan berkilah bahwa pohon-pohon sawit yang dirobohkan hanya milik warga yang telah menerima tali asih. "Perobohan sejak Desember sampai saat ini masih dilakukan, itu hanya yang tali asih sudah dibayar," kilahnya.
Terkait, persoalan masyarakat yang telah mengurus sertifikat hak milik ke BPN, menurutnya hal itu dilakukan oleh masyarakat secara diam-diam. Menurutnya, BPN seharusnya memberikan penjelasan terkait kepemilikan HGU yang telah dikantongi oleh PT. Hungrindo Persada.
"Harusnya BPN memberikan penjelasan ke masyarakat," pungkasnya. (afi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



