Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Ketapang Perintahkan Desa Bentuk Posko

S
Penulis: Salman Busrah❯
PENANDATANGANAN: Bupati Kubu Raya menandatangani MoU berkaitan dengan percepatan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan  dokumen administrasi kependudukan akta lahir di Kubu Raya, Jumat (28/8). HUMASKAB FOR PONTIANAK POST
PENANDATANGANAN: Bupati Kubu Raya menandatangani MoU berkaitan dengan percepatan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan  dokumen administrasi kependudukan akta lahir di Kubu Raya, Jumat (28/8). HUMASKAB FOR PONTIANAK POST
KETAPANG – Upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di wilayah Ketapang terus dilakukan bahkan hingga ke tingkat RT. Bupati Ketapang, Martin Rantan, kembali mengeluarkan kebijakan yang tertuang di dalam Surat Edaran yang ditujukan kepada seluruh camat dan kepala desa di Ketapang.

Dalam Surat Edaran tertanggal 8 April 2020 tersebut, Martin menginstruksikan kepada seluruh camat dan kepala desa untuk memerintahkan kepala dusun (kadus) hingga ketua rukun tetangga (RT), melakukan pemantauan pergerakan masyarakat, khususnya terhadap warga yang baru datang dari luar daerah, termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

"Sesuai surat sebelumnya mengenai pelaksanaan desa tanggap Covid-19 dan Padat Karya Tunai, maka dengan ini juga kita minta pihak terkait melakukan pencatatan setiap tamu yang masuk ke desa, dusun dan RT," kata Martin, kemarin (9/4) di Ketapang.

Martin juga meminta para kepala desa (kades) maupun lurah beserta jajaran di bawahnya, mulai dari kadus dan RT, untuk melakukan pencatatan keluar masuknya warga desa ke tempat lain. Mereka juga diperintahkan Bupatu untuk melakukan pendataan warga desa yang baru datang dari rantau. "Seperti buruh migran, TKI dari luar negeri atau warga yang bekerja di wilayah yang sudah terdapat susfect Covid-19," tandasnya.

Martin melanjutkan, selain melakukan pendataan, diharapkan juga untuk terus berkoordinasi dengan puskesmas setempat di setiap wilayah Ketapang. Mereka diminta dia untuk melakukan pemeriksaan kepada warga yang baru datang dari daerah yang terdampak Covid-19, serta diharuskan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.

"Apabila ada warga desa yang terindikasi terpapar Covid-19, maka segera laporkan secara cepat dan berjenjang, mulai dari RT, kadus, kades, camat, untuk seterusnya dilaporkan kepada Posko Covid-19 Ketapang atau melalui call center 08215704829," tuturnya.

Pihak-pihak terkait juga diharapkan Martin untuk melakukan pemantauan terhadap perkembangan warga desa yang masuk kategori Orang dalam Pemantauan (ODP) maupun Pasien dalam Pengawasan (PDP) Covid-19.

"Kades harus memastikan tidak ada lagi kegiatan yang mengundang kerumunan orang ramai, serta senantiasa melakukan imbauan dan sosialisasi ke warga desa untuk terus melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 secara aktif dan disiplin mematuhi anjuran pemerintah," paparnya.(ser)

Advertisement
Advertisement
Editor : Salman Busrah

Artikel Terkait

Repalianto Minta RSUD dr. Agoesdjam Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK demi Perbaikan Layanan

Repalianto Minta RSUD dr. Agoesdjam Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK demi Perbaikan Layanan

Repalianto berharap hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan evaluasi RSUD dr. Agoesdjam untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan layanan.

Polres Ketapang Tangkap Pengedar Sabu di Benua Kayong, Polisi Amankan Barang Bukti 28,51 Gram

Polres Ketapang Tangkap Pengedar Sabu di Benua Kayong, Polisi Amankan Barang Bukti 28,51 Gram

Polisi menangkap pria berinisial FA di Ketapang dan menyita tujuh paket sabu seberat 28,51 gram yang disembunyikan di kamar mandi.

Dugaan Klaim Ribuan Hektare Lahan Warga Ketapang Masuk HTI PT MTI, KPK-Polri Diminta Turun Tangan

Dugaan Klaim Ribuan Hektare Lahan Warga Ketapang Masuk HTI PT MTI, KPK-Polri Diminta Turun Tangan

Permukiman warga disebut ada sebelum RI merdeka, sementara izin PT MTI terbit 2016. Aparat penegak hukum diminta verifikasi lapangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer