Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Monitoring Posko Covid-19 di Seluruh Kecamatan

S
Penulis: Super_Admin❯
Photo
Photo
Dewan Alihkan Dana Perjalanan Dinas untuk Penanganan Covid-19

KETUA dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang, beserta seluruh komisi, melakukan monitoring ke posko Covid-19 di seluruh kecamatan, dimulai Rabu (15/4) lalu. Selain ingin melihat secara langsung proses pencegahan dan penanganan Covid-19, kedatangan anggota dewan ini juga ingin mendengarkan secara langsung keluhan dan apa saja yang dibutuhkan masing-masing posko Covid-19 di kecamatan.

Di setiap kunjungannya ke posko, anggota dewan ini juga menyerahkan bantuan berupa masker dan makanan untuk petugas posko. Nantinya, anggota DPRD juga akan memberikan bantuan sesuai kebutuhan di masing-masing posko. Termasuk diantaranya, alat pelindung diri (APD) dan masker.

Kunjungan ke posko Covid-19 ini dibagi menjadi empat rombongan. Diantaranya rombongan Komisi I, menyambangi Kecamatan Singkup dan Manis Mata. Untuk Rombongan Komisi II, menyambangi Kecamatan Simpang Hulu. Sementara Rombongan Komisi III, menyambangi Kecamatan Marau dan Air Upas. Sedangkan Rombongan Komisi IV beserta Ketua dan Wakil Ketua DPRD Ketapang, menyambangi Kecamatan Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan, Muara Pawan dan Matan Hilir Utara.

Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi, mengatakan monitoring ke setiap kecamatan di Ketapang merupakan agenda DPRD pada April 2020. “Seluruh komisi di DPRD telah melakukan kegiatan serupa sesuai jadwal dan tujuan masing-masing. Seluruh komisi di DPRD menyebar turun ke kecamatan untuk monitoring.”

Febri melanjutkan, monitoring ke kecamatan bertujuan memastikan kesiapan Posko Covid-19 berjalan lancar. Kemudian menyerap berbagai informasi dan masukan, terutama tentang apa saja kendala dalam pencegahan penyebaran Covid-19. "Kita ingin memastikan bahwa pencegahan Covid-19 di kecamatan berjalan maksimal. Nanti setelah monitoring selasai, kami akan rapatkan kembali di DPRD menganai hasil monitoring di setiap kecamatan," katanya.

Dia berharap, upaya pencegahan juga harus dilaksanakan setiap desa, bahkan RT. Pemerintah daerah, sudah mengeluarkan instruksi untuk mendata setiap warganya yang keluar masuk. Yang terpenting adalah, masyarakat dapat mengikuti anjuran pemerintah. "Dengan peran serta dari masyarakat, saya yakin wabah Covid-19 akan berakhir," ungkapnya.

Selain melakukan kunjungan ke seluruh posko di kecamatan, pihaknya juga telah mengalihkan dana perjalanan dinas untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Pihaknya telah menyerahkan Rp2 miliar dana perjalanan dinas yang nantinya akan digunakan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. (*)

Photo
Photo
monitoring : Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi, bersama Komisi IV melakukan pengecekan Posko Covid-19 Kendawangan.

Photo
Photo
MONITORING: Anggota Komisi IV DPRD Ketapang melakukan pengecekan ke Puskesmas Sukabangun, Delta Pawan.

Photo
Photo
SIDAK: Anggota Komisi IV DPRD Ketapang, melakukan Sidak ke Bandara Rahadi Oesman Ketapang untuk mengetahui protap pencegahan penyebaran Covid-19.

Advertisement
Advertisement
Editor : Super_Admin

Artikel Terkait

Repalianto Minta RSUD dr. Agoesdjam Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK demi Perbaikan Layanan

Repalianto Minta RSUD dr. Agoesdjam Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK demi Perbaikan Layanan

Repalianto berharap hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan evaluasi RSUD dr. Agoesdjam untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan layanan.

Polres Ketapang Tangkap Pengedar Sabu di Benua Kayong, Polisi Amankan Barang Bukti 28,51 Gram

Polres Ketapang Tangkap Pengedar Sabu di Benua Kayong, Polisi Amankan Barang Bukti 28,51 Gram

Polisi menangkap pria berinisial FA di Ketapang dan menyita tujuh paket sabu seberat 28,51 gram yang disembunyikan di kamar mandi.

Dugaan Klaim Ribuan Hektare Lahan Warga Ketapang Masuk HTI PT MTI, KPK-Polri Diminta Turun Tangan

Dugaan Klaim Ribuan Hektare Lahan Warga Ketapang Masuk HTI PT MTI, KPK-Polri Diminta Turun Tangan

Permukiman warga disebut ada sebelum RI merdeka, sementara izin PT MTI terbit 2016. Aparat penegak hukum diminta verifikasi lapangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer