Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lokasi penambangan tersebut sebelumnya pernah ditertibkan oleh polisi pada November 2019. Dari penertiban tersebut polisi mengamankan 18 orang. Sejumlah barang bukti disita. Namun, beberapa waktu berselang, PETI di lokasi ini kembali beroperasi.
Kasat Reskrim Polres Ketapang, AKP Primastya Dryan Maestro, mengatakan lokasi PETI tersebut berada di Dusun Sayan Desa Riam Dadap Kecamatan Hulu Sungai. Penertiban tersebut dilakukan pada Sabtu (13/6) sekitar pukul 17.00 WIB. Namun, saat polisi tiba di lokasi PETI, pekerja sudah tidak ada lagi, melainkan hanya beberapa penjaga warung penjual makanan dan minuman saja.
"Saat tim dari Polres Ketapang tiba di lokasi, tim langsung menyampaikan himbauan kepada warga yang berada di lokasi agar menghentikan kegiatan karena limbah dari pengolahan tambang akan merusak lingkungan atau ekosistem sekitarnya," kata Primas, kemarin (15/6).
Dia menjelaskan, penertiban lokasi pertambangan emas ini merupakan respon cepat Polres Ketapang dalam menindaklanjuti isu dan berita yang sempat beredar beberapa hari lalu. Tim gabungan dari Polres Ketapang langsung terjun ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Sesampainya di lokasi, tim tidak mendapati warga yang sedang beraktivitas dan hanya menemukan beberapa warga penjaga lokasi.
Pihaknya kemudian melakukan imbauan dan arahan agar menghentikan aktivitas tersebut. "Sebelumnya Polres Ketapang sudah mengambil langkah konkrit terkait masalah PETI ini yaitul dengan melakukan tindakan penegakan hukum dengan melakukan penertiban aktivitas PETI di lokasi yang sama pada sekitar November 2019 lalu," ujarnya.
Dia mengungkapkan, di lokasi Sayan ini pihaknya sudah melakukan upaya hukum dengan mengamankan 18 pelaku penambang tanpa izin serta barang bukti 133 karung bahan tambang dan 4 unit mobil yang digunakan para pelaku untuk mengangkut bahan tambang. "Kesemua kasus sudah mendapat putusan inkrah dari pengadilan Negeri Ketapang," ungkapnya.
Pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar melaporkan kepada pihaknya jika ada aktivitas yang melanggar hukum. Pihaknya juga mengimbau agar masyarakat tidak menyebarkan informasi di media sosial yang belum tentu kebenarannya. (afi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



