Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Janji Rehab Keraton Matan

S
Penulis: Super_Admin❯
SALURKAN HIBAH: Sekretaris Daerah Ketapang, Farhan, menyalurkan hibah kepada salah satu pengurus masjid di Kecamatan Benua Kayong, Sabtu (11/7) lalu dengan penandatanganan serta penyerahan NHPD. HUMASKAB FOR PONTIANAK POST
SALURKAN HIBAH: Sekretaris Daerah Ketapang, Farhan, menyalurkan hibah kepada salah satu pengurus masjid di Kecamatan Benua Kayong, Sabtu (11/7) lalu dengan penandatanganan serta penyerahan NHPD. HUMASKAB FOR PONTIANAK POST
KETAPANG – Bupati Ketapang Martin Rantan merespons positif aspirasi Ikatan Keluarga Besar Kerajaan Matan Tanjungpura (IKKRAMAT) tentang rehab Keraton Matan Tanjungpura. Respons tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri pengukuhan Pengurus Dewan Mangku IKKRAMAT masa bakti 2019 – 2024, Minggu (2/8) di halaman Keraton Matan, Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong.

Dia meminta agar pengurus IKKRAMAT menghitung bahan baku berupa kayu yang diperluan untuk rehab tersebut. "Mengenai aspirasi menyangkut rehab Keraton, setelah ini IKKRAMAT saya minta segera menghitung kayu-kayu yang diperlukan. Sebab kayu-kayu untuk rehab Keraton harus dipesan khusus," ujarnya.

Martin mengungkapkan bahwa GM. Alas Kusuma Group, Rusman Nilam, pernah bicara kepadanya bahwa mereka akan membatu penyediaan bahan baku kayu untuk ukuran khusus, apabila ada Rekomendasi Bupati Ketapang. "Jadi silakan dihitung ukuran yang diperlukan. Usulkan kepada saya untuk diberikan rekomendasi. Mudah-mudahan di tahun 2020, Alas Kusuma bisa memberikan apa yang menyangkut keperluan itu. Kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaa, saya minta agar membatu merancangnya," pesan Martin.

Selain rehab keraton, Pemda Ketapang juga sudah menganggarkan rehab pertama makam Raja-raja Tanjungpura di Desa Tanjungpura, Kecamatan Muara Pawan, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020. "Tahun 2019 saya mendampingi kunjungan Pak Kapolda dan Panglima Kodam ke makam Tanjungpura. Mereka berpesan ke saya untuk merehab makam-makam Raja Tanjungpura, serta dijadikan tempat wisata religi dan budaya. Maka dari pada APBD 2020 kita anggarkan," ungkapnya.

Di lain sisi, Martin turut menceritakan historis kedekatan leluhurnya dengan Raja Kerajaan Matan, Gusti Muhammad Saunan. Menurut dia, kala itu, kakeknya merupakan pemandu berburu Sang Panembahan di wilayah Jelai.

Tidak hanya itu, ketika kakeknya meninggal, ayahnya diajak serta oleh Sang Panembahan untuk menjadi penghuni Keraton. Saat itu, orang tuanya sering ditugaskan sebagai ballboy, ketika Penembahan muda tersebut sedang bermain tenis lapangan.

"Sebenarnya hubungan anatara Raja Muhammad Saunan saat itu dengan masyarakat pedalaman terjalin dengan baik. Kita sebagai penerus harus tetap menjaga hubungan baik," gugahnya.

Dalam arahannya, dia juga berharap agar pengurus IKKRAMAT yang baru dapat terus menjaga tradisi dan budaya Kerajaan Matan Tanjungpura.

"Atas nama Pemda, saya juga berterima kasih kepada IKKRAMAT yang sudah menjaga tradisi, budaya, dan adat istiadat. Semuanya memang perlu dijaga guna memperkaya budaya bangsa, khususnya di Ketapang," kata Martin. (afi)

Advertisement
Advertisement
Editor : Super_Admin

Artikel Terkait

Repalianto Minta RSUD dr. Agoesdjam Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK demi Perbaikan Layanan

Repalianto Minta RSUD dr. Agoesdjam Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK demi Perbaikan Layanan

Repalianto berharap hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan evaluasi RSUD dr. Agoesdjam untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan layanan.

Polres Ketapang Tangkap Pengedar Sabu di Benua Kayong, Polisi Amankan Barang Bukti 28,51 Gram

Polres Ketapang Tangkap Pengedar Sabu di Benua Kayong, Polisi Amankan Barang Bukti 28,51 Gram

Polisi menangkap pria berinisial FA di Ketapang dan menyita tujuh paket sabu seberat 28,51 gram yang disembunyikan di kamar mandi.

Dugaan Klaim Ribuan Hektare Lahan Warga Ketapang Masuk HTI PT MTI, KPK-Polri Diminta Turun Tangan

Dugaan Klaim Ribuan Hektare Lahan Warga Ketapang Masuk HTI PT MTI, KPK-Polri Diminta Turun Tangan

Permukiman warga disebut ada sebelum RI merdeka, sementara izin PT MTI terbit 2016. Aparat penegak hukum diminta verifikasi lapangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer