Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sidak ke tempat pengolahan air milik PDAM ini adalah sebagai salah satu tindak lanjut dari keluhan masyarakat atas pelayanan PDAM. Pelanggan PDAM mengeluhkan air leding yang mengalir kerumah-rumah warga yang sering keruh. Bahkan, air yang diairkan tidak layak lagi untuk digunakan.
Anggota Komisi III DPRD Ketapang, Antoni Salim, mengatakan air yang diolah oleh PDAM Ketapang disedot dari Sungai Pawan. Di tempat pengolahan air tersebut, kualitasnya memang cukup bersih. "Tapi saya heran, kok yang mengalir ke pelanggan itu keruh. Coklat. Tak layak untuk dipakai mandi dan nyuci," katanya, kemarin (11/8).
Menurutnya, mesin pengolahan air yang dimiliki oleh PDAM masih sangat sederhana. Pengolahan air baku untuk kemudian dialirkan ke pelanggan tidak modern. "Jika dibandingkan dengan alat yang miliki oleh PDAM Pontianak, sangat jauh. Mereka punya pengolahan yang sudah modern. Sudah dikontrol menggunakan komputer," ujarnya.
Dia menjelaskan, alat pengolahan air yang dimiliki PDAM Pontianak cukup canggih. Selian mengolah air menjadi bersih, alat pendorong air juga sangat kuat. "Bahkan PDAM Pontianak bisa mengalirkan air hingga ke lantai dua bangunan. Kalau di Ketapang, jangankan ke lantai dua, ngalir ke lantai bawah saja susah. Kadang harus disedot pakai mesin," jelasnya.
Antoni mengungkapkan, alat canggih yang dimiliki oleh PDAM Pontianak dibali dengan harga yang tidak murah. Akan tetapi, meskipun mahal, namun tidak membebankan kepada APBD Kota Pontianak. "Mereka tidak mendapatkan penyertaan modal dari APBD. Mereka mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat," ungkapnya.
Untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat, daerah harus mengusulkan ke Pusat. Hal inilah yang juga harus ditiru oleh PDAM Ketapang. Pihak PDAM membuat perencanaan pembangunan, kemudian diusulkan ke Pusat. "Yang mengusulkan Pemerintah Daerah. Jadi wajar mereka mempunyai alat canggih dengan hasil air yang bersih, karena mereka mempunyai perencanaan yang matang," paparnya.
Oleh karena itu, dia berharap agar PDAM Ketapang juga bisa membuat perencanaan pembangunan untuk PDAM jangka panjang. Proposal tersebut kemudian diajukan ke Pemerintah Pusat agar mendapatkan pembiayaan. "Kalau ini terealisasi, PDAM tidak perlu lagi bergantung kepada APBD. PDAM juga tidak memerlukan penyertaan modal yang membebani APBD," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Ketapang, Irawan, mengharapkan orang-orang yang mengurus PDAM ini adalah orang yang paham dalam mengolah air. "Direktur PDAM harus faham tentang pengolahan air, tidak hanya faham mengeloh uang. Bagaimana caranya mengolah air sungai menjadi bersih dan dialirkan kepada masyarakat, itu tugasnya," kata Irawan.
Dia menjelaskan, saat ini Direktur PDAM sedang kosong dan diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Dia berharap, agar pelaksanaan seleksi terhadap direktur PDAM ini dilakukan secara terbuka dan transparan. Jangan sampai seleksi direktur diintervensi, terlebih lagi orang yang dipilih tidak memahami tugas dan tanggung jawab sebagai ditektur. "Jangan hanya karena unsur kedekatan atau ada orang dalam," tegasnya.
"Kami mengharapkan PDAM Ketapang ini seperti PDAM di kota-kota besar. Mampu melayani pelanggan tanpa banyak keluhan. Kami tidak menginginkan masalah yang muncul itu sama setiap tahunnya. Keruh, macet, asin dan sebagainya," tambah Irawan. (afi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



