Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Masyarakat Tolak Pembangunan Puskesmas Pemahan

A
Penulis: Administrator❯
HAMPIR RAMPUNG: Pembangunan fisik pada TMMD ke-112 sudah hampir rampung atau mencapai 97 persen. Selain pembangunan fisik, kegiatan nonfisik juga dilaksanakan. ISTIMEWA
HAMPIR RAMPUNG: Pembangunan fisik pada TMMD ke-112 sudah hampir rampung atau mencapai 97 persen. Selain pembangunan fisik, kegiatan nonfisik juga dilaksanakan. ISTIMEWA
KETAPANG – Masyarakat Kecamatan Pemahan menolak pembangunan puskesmas rawat inap di kecamatan tersebut yang dianggap kurang strategis. Tuntutan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang yang kemudian dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat (RDP) pada Jumat (25/9) lalu.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ketapang, M. Febriadi, didampingi Syaidiannur dari Komisi II DPRD Ketapang. Dari Pemerintah Daerah Ketapang dihadiri Asisten II Setda Ketapang, Kadis Kesehatan, Kepala Bappeda, Kabbag Hukum dan BPKAD Ketapang. Turut hadir juga Camat Pemahan, Kapolsek Pemahan, Kapolsek Tumbang Titi dan kepala desa dari Pemahan.

Juru bicara masyarakat Kecamatan Pemahan, M. Nurdin, mengatakan ada sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Namun, ada beberapa inti tuntutan masyarakat yang harus didengarkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun legislatif. "Kami menolak pembangunan puskesmas rawat inap diletakan di Desa Lalang Panjang. Kami menilai kurang strategis dan tidak berada di pusat ibu kota kecamatan yaitu, di Desa Pebihingan," katanya.

Dia menjelaskan, masyarakat tidak menolak pembangunan puskesmas. Ada beberapa alasan kenapa masyarakat menolak. Salah satunya lokasi yang akan dibangun itu kurang tepat dan tidak memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan. "Jika dibangun di pusat ibu kota Kecamatan Pemahan dapat memberikan perubahan wajah dari Kota Kecamatan itu sendiri," jelasnya.

Nurdin mengungkapkan, enam desa yang ada di kecamatan tersebut bersepakat mendukung pembangunan pukesmas rawat inap diletakkan di wilayah Kota Kecamatan Pemahan tepatnya di Desa Pebihingan. "Kami sudah sepakat agar pembangunan puskesmas itu diletakkan di Desa Pebihingan, bukan di Lalang Panjang," tegasnya.

Ketua DPRD Ketapang, M. Febriadi, yang memimpin rapat tersebut mengatakan akan berkomitmen dalam penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat dan memperjuangkan aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakat Pemahan. "Permasalahan pembangunan pukesmas ini diharapkan diselesaikan dengan bijaksana. Masyarakat dalam penyampaian aspirasi ini jangan terpancing hal-hal yang lainnya," kata Febriadi.

Dalam rapat tersebut, Febriadi, meminta juga meminta masukan dan pendapat dari Asisten II Setda Ketapang, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Bappeda Ketapang dan Anggota DPRD. "DPRD Ketapang bukan sebagai penentu atau pemutus suatu kebijakan, tetapi kami hanya memfasilitasi keinginan masyarakat. Yang memutuskan itu adalah Pemerintah Daerah," ungkapnya.

"Setelah mendengar saran dan pendapat dari anggota DPRD, diharapkan dalam beberapa hari kedepan Pemerintah Daerah dapat memutuskan yang terbaik dan lebih objektif untuk merundingkan hal tersebut," pesan Febriadi. (afi)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Artikel Terkait

Repalianto Minta RSUD dr. Agoesdjam Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK demi Perbaikan Layanan

Repalianto Minta RSUD dr. Agoesdjam Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK demi Perbaikan Layanan

Repalianto berharap hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan evaluasi RSUD dr. Agoesdjam untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan layanan.

Polres Ketapang Tangkap Pengedar Sabu di Benua Kayong, Polisi Amankan Barang Bukti 28,51 Gram

Polres Ketapang Tangkap Pengedar Sabu di Benua Kayong, Polisi Amankan Barang Bukti 28,51 Gram

Polisi menangkap pria berinisial FA di Ketapang dan menyita tujuh paket sabu seberat 28,51 gram yang disembunyikan di kamar mandi.

Dugaan Klaim Ribuan Hektare Lahan Warga Ketapang Masuk HTI PT MTI, KPK-Polri Diminta Turun Tangan

Dugaan Klaim Ribuan Hektare Lahan Warga Ketapang Masuk HTI PT MTI, KPK-Polri Diminta Turun Tangan

Permukiman warga disebut ada sebelum RI merdeka, sementara izin PT MTI terbit 2016. Aparat penegak hukum diminta verifikasi lapangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer