Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

SHGU milik BGA Grup berbentuk vertikal didapat dari hasil lelang resmi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak melalui Pengadilan Negeri (PN) Ketapang berdasarkan Risalah Lelang No 134/2015 tertanggal 26 Mei 2015. Namun, beberapa waktu lalu muncul peta berbentuk horizontal yang diklaim oleh BPN Ketapang sebagai peta milik BGA Grup selaku pemenang lelang lahan perkebunan eks PT Benua Indah Grup (BIG).
Hal ini memicu polemik, karena adanya pihak ketiga dan juga masyarakat yang akhirnya mengklaim sejumlah lahan perkebunan di peta vertikal milik BGA Grup.
“Persoalan ini muncul karena BPN mengeluarkan dua peta bidang tanah yang bertentangan dan tidak sesuai dengan peta bidang tanah yang kami dapat melalui proses lelang resmi oleh negara," kata kepala perwakilan BGA, Riduan, kemarin (8/2).
Dia mempertanyakan jika memang peta bidang tanah yang benar adalah peta bidang berbentuk horizontal, kenapa BPN selama ini tidak pernah memberikan peringatan atau teguran terhadap PT BIG selaku pemilik lahan awal yang telah beraktivitas lebih dari 20 tahun. BPN juga membiarkan proses lelang hingga dimenangkan pihaknya dengan peta bidang tanah berbentuk vertikal yang diterima pihaknya.
Padahal, lanjut Riduan, proses lelang juga melibatkan BPN Ketapang, karena mereka yang mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) pada 23 Oktober 2014 yang di dalamnya menyatakan status riwayat tanah secara yuridis dan fisik atas suatu bidang tanah dan objek lelang sesuai dengan data buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang.
“Artinya peta vertikal hasil lelang yang kami menangi itu telah diakui BPN Ketapang, lantas kenapa ada peta bidang horizontal yang sekarang muncul,” ungkap Riduan.
Dia menambahkan, pada saat proses balik nama menjadi hak milik BGA Grup, BPN Ketapang telah melakukan pengecekan dan pemetaan patok batas HGU dilapangan yang semuanya sudah sesuai dengan yang terdapat di dalam SHGU.
“Makanya lucu dan aneh ketika setelah bertahun-tahun setelah menang lelang muncul pihak yang mengklaim HGU milik mereka dan muncul peta bidang horizontal. Kami ikuti lelang resmi dan kami telah membayar biaya lelang ke negara sebesar Rp160 miliar lebih,” terangnya.
Riduan mengaku bisa saja menggugat BPN, bahkan penyelenggara lelang negara jika memang mereka dipermainkan sehingga berpotensi membuat mereka rugi.
“Kalau main-main kami akan tuntut dan minta ini diproses hukum,” ketusnya.
“Sekarang kami juga memikirkan banyak masyarakat, sebab jika BPN memaksakan diri kami harus memiliki SHGU berbentuk peta horizontal, apakah BPN siap bertanggung jawab? Sebab di dalam SHGU horizontal terdapat ribuan SHM, bahkan ada rumah ibadah dan sekolah. Kalau itu dipaksakan milik kami, maka apakah BPN siap bertanggung jawab kepada masyarakat yang tanah dan rumahnya masuk dalam SHGU kami,” pungkas Riduan. (afi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



