Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Diduga Serobot Tanah Ulayat, PT. CMI Dijatuhkan Hukum Adat

M
Penulis: Misbahul Munir S❯
ilustrasi(internet)
ilustrasi(internet)
KETAPANG – Diduga melakukan penyerobotan lahan ulayat adat masyarakat adat Dusun Air Durian, Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, PT. Cita Mineral Investindo (CMI), dihukum adat. Perusahaan Harita Group ini didena uang tunai Rp200 juta, 10 buah tajau, Kelinang Sebarangun, dan sebuah Tetawak. CMI harus membayar semua sanksi tersebut sepekah setelah sanksi tersebut dijatuhkan, yakni 8 Mei 2022 lalu.

Kepala Desa Air Upas, Sembiring, membenarkan adanya pemberian denda adat kepada PT. CMI. Denda adat tersebut mereka tuangkan dalam surat yang ditandatangani 47 masyarakat adat Air Durian. "Ada surat sanksi denda adat terhadap PT CMI yang ditandatangani puluhan masyarakat adat Air Durian pada 8 Mei lalu," katanya, kemarin (13/5).

Dia menjelaskan, sanksi denda adat kepada PT. CMI sebagai bentuk hukuman karena belum adanya tukar guling antara perusahaan dengan masyarakat adat. Sedangkan perusahaan, menurut dia, sudah melakukan aktivitas seperti penggalian di tanah ulayat adat. "Proses tukar guling masih dalam proses, tinggal menunggu tanda tangan Pak Camat saja. Mungkin itu sebabnya muncul tuntutan masyarakat adat," jelasnya.

Dia menilai denda adat yang dijatuhkan bisa tidak sah jika tidak melalui temenggung adat. Menurutnya, yang berhak memberi sanksi adat adalah temenggung adat. "Harusnya temenggung adat yang menentukan, bukan masyarakat adat," ungkapnya.

Ketua Adat Air Durian, Pacir, mengatakan PT. CMI sudah dua kali menggarap lahan ulayat adat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. "Beberapa bulan lalu ada masalah seperti ini. CMI menggusur tanah ulayat tanpa ada kejelasan tukar guling, hingga akhirnya kami menuntut dan perusahaan menyelesaikan. Sekarang muncul masalah seperti ini. Jadi ini sudah kedua kalinya," katanya.

Dia menjelaskan, selama ini pihak perusahaan tidak pernah melakukan musyawarah dengan masyarakat adat Air Durian, terkait penggunaan tanah ulayat adat. Menurutnya, tanah ulayat adat merupakan tanah turun temurun untuk masyarakat adat. "Selama ini perusahana belum pernah berkomunikasi dan bermusyawarah dengan kami. Padahal perusahaan harus paham tanah ulayat adat bukan hak perorangan, tapi ada ratusan masyarakat adat yang berhak," ketusnya.

Akibat dari sikap perusahaan tersebut, akhirnya masyarakat adat Air Durian yang berjumlah sekitar 250 kepala kelurga melalui perwakilan menyepakati menuntut denda adat perusahaan. "Total tanah ulayat 5,11 hektare. Perusahaan sudah melakukan aktivitas sekitar 2 hektare. Sejauh ini kami masyarakat adat belum tahu soal sejauh mana proses tukar guling dan siapa yang melakukannya, karena belum pernah dikumpulkan," tegasnya.

Pacir mengaku jika apa yang menjadi tuntutan masyarakat adat tidak direspons, bukan tidak mungkin masyarakat adat akan menyampaikan persoalan dan meminta bantuan kepada DPRD hingga Pemerintah Daerah. "Jadi selama ini tidak pernah ada musyrawarah dan mediasi kepada masyarakat adat dan dari pihak desa juga belum pernah mengkomunikasikan ke kami," pungkasnya.

Saat dikonfirmasi, Manager Operasional Support, IA, IC, dan Media Relations PT. CMI, Teuku Nizar Zulmi, belum bisa memberikan tanggapan terkait persoalan ini. Dia mengaku masih akan melakukan kordinasi terlebih dahulu. (afi)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Awal Mula Ratusan Warga Geruduk PLBN Aruk, Kasus Berakhir Mediasi Damai dan Hukum Adat

Awal Mula Ratusan Warga Geruduk PLBN Aruk, Kasus Berakhir Mediasi Damai dan Hukum Adat

Cekcok saat periksa barang berujung batal ke Malaysia, empat warga Bengkayang bawa ratusan massa cari petugas Bea Cukai di PLBN Aruk.

Akhir Insiden Pemukulan: Keluarga Iki Adi Beri Maaf, Kapolres Kapuas Hulu Jalani Hukum Adat

Akhir Insiden Pemukulan: Keluarga Iki Adi Beri Maaf, Kapolres Kapuas Hulu Jalani Hukum Adat

Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra resmi jalani sanksi adat Dayak Punan Uheng Kereho. Insiden tersebut kini berakhir damai.

Kapolres Kapuas Hulu Siap Jalani Hukum Adat, Tokoh PAN dan TBBR Apresiasi Sikap Legowo

Kapolres Kapuas Hulu Siap Jalani Hukum Adat, Tokoh PAN dan TBBR Apresiasi Sikap Legowo

Kapolres Kapuas Hulu akui kesalahan dan siap jalani hukum adat, sikapnya mendapat apresiasi tokoh PAN dan TBBR.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer