
KETAPANG - Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo, melakukan audiensi dan koordinasi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Jumat (26/8).
Kepala BNN Provinsi Kalimantan Barat, Brigjen Pol. Sumirat Dwiyanto, mengungkapkan dua kelurahan di Kabupaten Ketapang masuk dalam kategori bahaya narkoba.
"Dua kelurahan yang masuk kategori bahaya narkotika di Kabupaten Ketapang adalah Kelurahan Sampit dan Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan," katanya.
Dia menjelaskan, pihaknya sudah memetakan desa-desa di Kabupaten Ketapang dengan sejumlah kategori. Mulai dari kategori aman, siaga, waspada dan katagori bahaya.
Dia meminta perangkat daerah yang ada di Kabupaten Ketapang untuk menyusun laporan Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN dengan tugas sebagai penyuluh, fasilitator, pendamping dan penggalang laporan di instansi masing-masing ataupun di lingkungan sekitarnya.
"Dari 24 perangkat daerah di Kabupaten Ketapang baru satu perangkat daerah yang memiliki akun pelaporan RAN.
Itupun belum pernah sama sekali melakukan pelaporan di RAN. Kedepan agar diharapkan seluruh pihak dapat terus bekerja sama dalam membrantas narkoba," harapnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo, mengatakan pihaknya sudah mengusulkan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) ke Pemerintah Pusat.
Upaya tersebut sudah dilakukan selama tiga tahun terakhir ini. Namun BNNK belum juga dapat hadir di Kabupaten Ketapang.
Menurutnya, Pemkab Ketapang memilki komitmen yang sangat kuat agar lembaga yang fokus mengurus kejahatan Narkotika itu dapat terwujud.
"Kalau masalah kantor, gedung kita yang tidak terpakai, tersedia. Kalaupun perlu tanah, kita siap hibahkan. Kalau perlu kendaraan roda empat pun kita siap. Bahkan kita sudah membuat surat pernyataan tentang ini," katanya.
Alex menambahkan, Pemkab Ketapang juga bersedia memberikan dukungan anggaran melalui APBD. "Minimal Rp500 juta kita siap, sampai Rp1 Miliar. Kalau pun masih kurang, kita tambah," sebutnya.
Alex mengaku khawatir. Kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Ketapang sudah sangat tinggi. Bahkan melihat data di Lapas Ketapang, 80 persen narapidananya berasal dari kasus narkoba.
"Kemudian data dari BNNP, kita ini sudah nyebar sampai 90 desa yang rawan. Bahkan ada dua desa yang masuk zona merah. Artinya sudah membahayakan," ungkapnya.
Alex mengungkapkannya, satu di antara hal yang membuat mandeknya proses pembentukan BNNK di Ketapang ini adalah masalah data. Data kasus yang dilaporkan ke Pusat masih rendah, sehingga Pemerintah Pusat menilai Kabupaten Ketapang belum memenuhi syarat untuk membentuk BNNK.
"Data kasus yang dilaporkan masih kecil. Padahal data di lapangan, rasanya sudah sangat besar sekali. Mungkin kita perlu diskusi ulang dengan kawan-kawan Polres tentang ini," tambah Alex.
Alex berharap, pembentukan BNNK ini dapat disetujui Pemerintah Pusat. Sebab pembentukan BNNK ini harus melewati persetujuan KemenPAN-RB dan BNN Pusat. Jika upaya tersebut dapat terealisasi, Pemkab Ketapang juga menginginkan adanya balai rehabilitasi pengguna narkoba.
"Anak-anak SD, SMP dan SMA sudah banyak. Dan ini tidak hanya di kota, narkoba ini sudah nyampai ke desa sampai kecamatan. Sudah ada kasus semua. Sudah sangat membahayakan narkoba ini," pungkasnya. (afi)



