Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komitmen Berantas Kemiskinan Ekstrem

A
Penulis: A'an❯
LOKAKARYA : Staf Ahli Bupati, Maryadi Asmu’ie, membuka lokakarya pengembangan model penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Ketapang, Kamis (7/9).
LOKAKARYA : Staf Ahli Bupati, Maryadi Asmu’ie, membuka lokakarya pengembangan model penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Ketapang, Kamis (7/9).

KETAPANG - Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Maryadi Asmu’ie, membuka lokakarya pengembangan model penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Ketapang, Kamis (7/9). Menurutnya, lokakarya ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.


Advertisement

“Sebagaimana kita ketahui Roadmap pengentasan kemiskinan ekstrem dan juga target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dinyatakan bahwa tahun 2024, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah nol persen,” katanya.

Secara umum angka kemiskinan di Kabupaten Ketapang menurut BPS tahun 2022 adalah sebesar 9,39 persen. Dari angka tersebut berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari hasil Pendataan Keluarga 2021/2022 angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Ketapang adalah sebesar 3,57 persen. Jika dibandingkan dengan rata-rata di Kalimantan Barat yakni di angka 1,41 persen.

“Saya percaya bahwa dengan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang ada, kita dapat menciptakan model yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Ketapang. Model ini harus dapat membantu masyarakat kita dalam memperoleh akses ke pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang baik, pekerjaan yang layak, serta mendukung usaha ekonomi lokal yang ada di masyarakat,” ungkapnya.

Advertisement

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ketapang, Harto, menjelaskan kategori kemiskinan ekstrem diukur dengan menggunakan Absolut Property Measure setara dengan 1,9 US$ Purchasing Power Parity (PPP) per hari atau setara dengan Rp 322.170/bulan dan Rp 10.739/hari.

“Kemiskinan ekstrem lebih kepada memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan, atau pengangkatan dari kondisi ekstremitas kemiskinan serta memerlukan respon cepat,”jelasnya.

Lokakarya ini terlaksana berkat kerjasama Pemkab Ketapang dengan USAID ERAT (Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Kuat) dan dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (afi)

Advertisement

Artikel Terkait

Repalianto Minta RSUD dr. Agoesdjam Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK demi Perbaikan Layanan

Repalianto Minta RSUD dr. Agoesdjam Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK demi Perbaikan Layanan

Repalianto berharap hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan evaluasi RSUD dr. Agoesdjam untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan layanan.

Polres Ketapang Tangkap Pengedar Sabu di Benua Kayong, Polisi Amankan Barang Bukti 28,51 Gram

Polres Ketapang Tangkap Pengedar Sabu di Benua Kayong, Polisi Amankan Barang Bukti 28,51 Gram

Polisi menangkap pria berinisial FA di Ketapang dan menyita tujuh paket sabu seberat 28,51 gram yang disembunyikan di kamar mandi.

Dugaan Klaim Ribuan Hektare Lahan Warga Ketapang Masuk HTI PT MTI, KPK-Polri Diminta Turun Tangan

Dugaan Klaim Ribuan Hektare Lahan Warga Ketapang Masuk HTI PT MTI, KPK-Polri Diminta Turun Tangan

Permukiman warga disebut ada sebelum RI merdeka, sementara izin PT MTI terbit 2016. Aparat penegak hukum diminta verifikasi lapangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer