Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Batas Ketapang-Sukamara Disepakati

A
Penulis: A'an❯

PIMPIN RAKOR: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, Heryandi, memimpin rapat penegasan batas daerah, Senin (18/3) yang berlangsung di Ruang Rapar Sekda.
PIMPIN RAKOR: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, Heryandi, memimpin rapat penegasan batas daerah, Senin (18/3) yang berlangsung di Ruang Rapar Sekda.
KETAPANG – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Ketapang, Heryandi, memimpin Rapat Percepatan Penegasan Segmen Batas Daerah Kabupaten Ketapang, Kalbar dengan Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau, Kalteng di Ruang Rapat Sekda, Senin (18/3).


Advertisement

Garis batas daerah antara Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Sukamara pun telah disepakati. Hal ini tertuang dalam Keputusan Mendagri dalam berita acara Nomor 26/BADII/III/2020 tanggal 11 – 13 Maret 2020.

Kesepakatan tersebut, dijelaskan Heryandi, sesuai dengan hasil kajian Tim PBD Pusat tentang Penarikan Garis Batas Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 185.5-472 tanggal 24 Mei 1989 tentang Penegakan Garis Batas Wilayah antara Provinsi Tingkat 1 Kalimantan Barat dengan Provinsi Tingkat I Kalimantan Tengah.

"Dengan adanya kesesuaian penarikan garis batas dengan hasil kajian Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Ketapang menyetujui, menerima dan sepakat bahwa penarikan garis batas kedua kabupaten telah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185.5-472 tanggal 24 Mei 1989," katanya.

Advertisement

Rapat tersebut dihadir sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang. Di antaranya Kepala Dinas PMPD, Kepala Distanakbun, Kabag Tapem, Dinas PUTR Bidang Tata Ruang, dan Kabag Hukum Setda Ketapang.

Pada Oktober 2022 lalu, Penjabat Gubernur Kalbar Harisson yang saat itu menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar telah menyelesaikan persoalan batas daerah antara Kabupaten Ketapang, Kalbar, dengan Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Bahkan persoalan ini dipastikan dia, sudah diselesaikan sejak tahun lalu, dan saat itu pihak Pemprov telah menurunkan tim lapangan untuk meninjau langsung batas antar kedua daerah.

Advertisement

Menurut Harisson, justru saat ini pihaknya tinggal menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Penetapan Batas Wilayah Kalbar – Kalteng tersebut.

“Sekarang ini kewenangan sebenarnya ada di Kemendagri, Dirjen Bina Adwil (Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan). Dan justru kami sedang menunggu Permendagrinya sejak tahun lalu,” ungkap Harisson kepada awak media, 7 Oktober 2022 lalu.

Terkait hasil peninjauan dan klarifikasi di lapangan, dijelaskan dia, Pemprov Kalbar sudah menyurati Dirjen Bina Adwil Kemendagri pada 11 Januari 2021, lengkap dengan menyertakan dokumen-dokumen laporan.

Kemudian, Pemprov Kalbar juga telah meminta melalui surat tersebut, agar Kemendagri menetapkan batas wilayah tersebut melalui Permendagri untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas kedua provinsi ini.

“Namun sampai sekarang Permendagri-nya belum keluar dan (Kemendagri) menyalahkan provinsi. Padahal kami, Pemprov Kalbar dan Pemprov Kalteng sudah turun langsung mendampingi tim dari Kemendagri dalam meninjau batas tersebut (tahun lalu),” tegasnya.

Karena itu, ia merasa heran mengapa baru-baru ini Dirjen Bina Adwil malah justru menyalahkan daerah. Padahal persoalan di daerah, diungkapkan dia, sudah selesai sejak tahun sebelumnya. "Jadi terlalu berlebihan bila Dirjen Bina Adwil malah menyalahkan gubernur,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA menyinggung Gubernur Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah untuk segera menyelesaikan persoalan batas daerah.

Jika batas daerah tidak bisa segera diselesaikan, Safrizal meminta kepala daerah di dua provinsi ini menyerahkan kewenangan kepada Pemerintah Pusat.

Hal itu disampaikannya saat memberikan paparan hasil percepatan penyelesaian batas daerah tahun 2022 dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kebijakan Satu Peta yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta, 4 Oktober 2022.

"Ini saya minta tolong gubernurnya, kalau tidak bisa, segera lempar handuk Pak Gubernur, sampaikan ke pusat. Ini biar saya tekan saja, kelamaan. Tidak bisa, langsung lempar handuk saja serahkan ke pusat, kalau tidak terima buat pernyataan, apapun yang diputuskan pusat harus diterima.

Jangan digugat, karena ini sudah berlarut-larut, puluhan tahun nih. Jadi kalau dibiarkan nggak selesai, mengganggu investasi, kita juga yang rugi," kata Safrizal ketika itu. (afi)

Advertisement
Editor : A'an
Sumber : Pontianak Post

Artikel Terkait

Harga BBM Eceran Tak Masuk Akal, KDMP Diusulkan Jadi Penyalur di Pedalaman Kalbar

Harga BBM Eceran Tak Masuk Akal, KDMP Diusulkan Jadi Penyalur di Pedalaman Kalbar

Disparitas harga solar eceran yang melambung tinggi di daerah pedalaman Kalimantan Barat serta maraknya penyelewengan subsidi mendorong usul

Pemprov Kalbar Siapkan White Paper untuk Dorong Pembahasan PLTN

Pemprov Kalbar Siapkan White Paper untuk Dorong Pembahasan PLTN

Pemprov Kalbar memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyiapkan forum komunikasi untuk membahas rencana pengembangan PLTN.

Dari Krisis Listrik hingga Potensi Uranium, PLTN Jadi Bahasan Hangat di Untan

Dari Krisis Listrik hingga Potensi Uranium, PLTN Jadi Bahasan Hangat di Untan

Diskusi energi di Untan membahas peluang PLTN Kalbar, potensi uranium Melawi, krisis listrik, hingga pilihan kapasitas pembangkit nuklir.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer