Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wabup Ketapang Serahkan LKPD Unaudited 2023

A
Penulis: A'an❯
TERIMA LKPD: Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Wahyu Priyono, menerima LKPD Unaudited 2023 dari sebelas pemerintah daerah beberapa waktu lalu.
TERIMA LKPD: Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Wahyu Priyono, menerima LKPD Unaudited 2023 dari sebelas pemerintah daerah beberapa waktu lalu.

KETAPANG - Pemerintah Kabupaten Ketapang telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kalbar, beberapa waktu lalu.


Advertisement

LKPD Unaudited 2023 ini diserahkan oleh Wakil Bupati Ketapang, Farhan, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo.

Acara yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Kota Pontianak ini juga dihadiri Kepala Inspektur Kabupaten Ketapang, Repalianto, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang, Donatus Franseda. Selain Ketapang, 10 pemerintah daerah lainnya juga menyerahkan LKPD Unaudited 2023.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Wahyu Priyono, yang menerima secara langsung laporan tesebut mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten dan kota di Kalbar yang telah menyerahkan LKPD Unaudited tahun 2023.

Advertisement

"Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah beserta jajarannya se-Provinsi Kaliamatan Barat telah menyelesaikan laporan keuangan daerah dan menyampaikan ke BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat secara tepat waktu. Dengan demikian ini tidak melanggar ketentuan aturan," ucap Wahyu.

Dia menggarapkan, selain penyerahan LKPD harus dilakukan tepat waktu oleh seluruh pemerintah, juga harus disajikan dengan sebenar-benarnya.

"Harapannya kecepatan ketepatan waktu juga didukung dengan kualitas penyajian laporan keuangan di masing-masing pemerintah daerah," pungkasnya.

Advertisement

Diterimanya LKPD Unaudited 2023 ini, maka BPK Kalbar akan mulai melaksanakan pemeriksaan terinci atau pemeriksaan lanjutan pada pemerintah daerah serta menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima LKPD Unaudited dari pemerintah daerah.

"Kami sangat berharap dukungan dari pemda sehingga kami bisa menyelesaikan kewajiban kami dalam waktu dua bulan dilakukan pemeriksaan, kemudian pelaporan dan penyerahan LHP. Baik itu men-support data maupun dokumen informasi, termasuk kecepatan jika tim membutuhkan konfirmasi," harapnya.

Dia juga mengungkapkan, periode pemeriksaan kali ini lain dari biasanya. Hal ini dikarenakan pada masa bersamaan dengan Idulfitri, menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan terjeda.

"Oleh karena itu, mohon kerja samanya kepada semua pihak untuk kelancaran jalannya pemeriksaan," pungkasnya. (afi)

Advertisement
Editor : A'an
Sumber : Pontianak Post

Artikel Terkait

Repalianto Minta RSUD dr. Agoesdjam Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK demi Perbaikan Layanan

Repalianto Minta RSUD dr. Agoesdjam Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK demi Perbaikan Layanan

Repalianto berharap hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan evaluasi RSUD dr. Agoesdjam untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan layanan.

Polres Ketapang Tangkap Pengedar Sabu di Benua Kayong, Polisi Amankan Barang Bukti 28,51 Gram

Polres Ketapang Tangkap Pengedar Sabu di Benua Kayong, Polisi Amankan Barang Bukti 28,51 Gram

Polisi menangkap pria berinisial FA di Ketapang dan menyita tujuh paket sabu seberat 28,51 gram yang disembunyikan di kamar mandi.

Dugaan Klaim Ribuan Hektare Lahan Warga Ketapang Masuk HTI PT MTI, KPK-Polri Diminta Turun Tangan

Dugaan Klaim Ribuan Hektare Lahan Warga Ketapang Masuk HTI PT MTI, KPK-Polri Diminta Turun Tangan

Permukiman warga disebut ada sebelum RI merdeka, sementara izin PT MTI terbit 2016. Aparat penegak hukum diminta verifikasi lapangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer