
KETAPANG - Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Heryandi, secara resmi meluncurkan sosialisasi dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tahun 2021-2045 Kabupaten Ketapang. Peluncuran tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Kamis (18/4).
Heryandi mengatakan, tujuan utama pelaksanaan GDPK ini adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi, sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.
"Terdapat beberapa tujuan, di antaranya keluarga Indonesia berketahanan sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni," katanya.
Dia menjelaskan, GDPK Ketapang disusun oleh kelompok kerja penyusun yang terdiri dari tenaga ahli dan dibantu oleh kelompok kerja di masing-masing pilar GDPK.
Sosialisasi tersebut diikuti oleh puluhan peserta yang terdiri dari staf ahli bupati, asisten sekda, kepala dinas terkait, serta kepala desa dan Iurah di Kabupaten Ketapang.
Turut hadir perwakilan Kepala BKKBN Provinsi Kalbar sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.
"Pembangunan berwawasan kependudukan mengandung makna untuk menjadikan penduduk sebagai subyek serta obyek pembangunan serta obyek sentral pembangunan," jelasnya.
Dia mengungkapkan, menata dan mengelola secara integratif penduduk dengan seluruh unsur terkait merupakan sebuah transformasi dari beban menjadi aset pembangunan yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas demi terwujudnya masyarakat sejahtera.
"Sasaran pengendalian kuantitas penduduk tertuju pada variabel yang terkait erat dengan perubahan kuantitas penduduk, membangun dan meningkatkan kualitas keluarga serta menata administrasi kependudukan," ujarnya.
Menurutnya, agenda penataan dan pengelolaan kependudukan Kabupaten Ketapang disusun dalam suatu dokumen yaitu, GDPK.
Dalam penyusunannya memperhatikan dan menyesuaikan kondisi serta kebutuhan Kabupaten Ketapang.
"Penyusunan ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 153 tahun 2014 tentang Grand Design.
Pembangunan kependudukan adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan kependudukan Indonesia," pungkasnya. (afi)



