Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kabupaten Ketapang Sahkan Tiga Perda

A
Penulis: A'an❯
SAHKAN: Wakil Ketua DPRD Ketapang, Mathoji, menyerahkan surat persetujuan terhadap tiga Raperda pada rapat paripurna, Selasa (2/7).
SAHKAN: Wakil Ketua DPRD Ketapang, Mathoji, menyerahkan surat persetujuan terhadap tiga Raperda pada rapat paripurna, Selasa (2/7).

KETAPANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang mengesahkan tiga Peraturan Daerah (Perda). Tiga Perda tersebut disahkan setelah tujuh fraksi di DPRD Ketapang memberikan pendapat akhirnya.Pengesahan tersebut dilaksanakan pada rapat paripurna, Selasa (2/7).


Advertisement

Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disahkan menjadi Perda yaitu, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPD) Tahun 2025-2045, dan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Wakil Ketua DPRD Ketapang, Mathoji, mengatakan rapat paripurna ini merupakan akhir dari rangkaian kegiatan proses pemberian persetujuan terhadap Raperda yang dibahas oleh DPRD Ketapang.

Pengesahan tiga Perda ini dilakukan pada dua rapat paripurna. Pada paripurna pertama, tujuh fraksi DPRD Ketapang menyampaikan pendapat akhirnya terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPD) Tahun 2025-2045 dan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Advertisement

Sementara pada paripurna kedua, tujuh fraksi juga menyampaikan pendapat akhirnya sekaligus menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023.

Usai disetujui oleh seluruh fraksi di DPRD Ketapang, DPRD Ketapang kemudian menyerahkan ke Pemerintah Kabupaten Ketapang yang dalam kesempatan tersebut diterima oleh Asisten Sekda, Heryandi. (afi)

Advertisement
Editor : A'an
Sumber : Pontianak Post

Artikel Terkait

Kanwil Kemenkum Kalbar Dorong Perda Berkualitas Melalui Evaluasi 30 Produk Hukum Daerah 2026

Kanwil Kemenkum Kalbar Dorong Perda Berkualitas Melalui Evaluasi 30 Produk Hukum Daerah 2026

Kanwil Kemenkum Kalbar evaluasi 30 Perda se-Kalimantan Barat guna tingkatkan kualitas regulasi dan kepastian hukum daerah.

Empat Perda Disetujui, Wabup Susana Harapkan Jadi Landasan Mewujudkan Sanggau Maju

Empat Perda Disetujui, Wabup Susana Harapkan Jadi Landasan Mewujudkan Sanggau Maju

Wabup Susana Herpena mengapresiasi persetujuan empat Raperda inisiatif DPRD Sanggau demi dorong kesejahteraan rakyat dan ekonomi.

Berstatus Ilegal Akibat Tak Masuk Perda, Gaji 9 Kepala Dusun di Kapuas Hulu Terancam Macet

Berstatus Ilegal Akibat Tak Masuk Perda, Gaji 9 Kepala Dusun di Kapuas Hulu Terancam Macet

Tidak masuk dalam Perda, sembilan dusun di Kapuas Hulu berstatus ilegal. Imbasnya, para kepala dusun terancam tak menerima gaji bulanan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer