
KETAPANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang menggelar rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Selasa (30/7). Rapat tersebut membahas program pemberantasan korupsi terintegrasi.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, M Febriadi. Sementara tim dari KPK dihadiri Irawati dan Alvi Rahman Waluyo dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 KPK RI.
Rapat tersebut juga dihadiri anggota DPRD Kabupaten Ketapang dan Calon Anggota DPRD terpilih hasil pemilu tahun 2024, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
"Selamat datang di Ketapang. Kami mengapresiasi dan berharap dukungan kedepan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Ketapang," kata Febriadi.
Dia mengatakan, DPRD Kabupaten Ketapang merupakan bagian dari penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Sesuai dengan amanat konstitusi, DPRD harus bekerja sama melakukan pengawasan agar jalannya pemerintahan tetap dalam koordinasi mensejahterakan segenap rakyat Indonesia, khususnya di Ketapang.
Febriadi mengungkapkan, KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
Hal ini merupakan upaya KPK meluncurkan indikator monitoring untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi di setiap pemerintah daerah.
"Kami berharap kepada KPK, tidak bosan-bosan memberikan arahan dan masukan kepada kita.
Kita senantiasa untuk selalu mematuhi aturan yang telah diberikan dalam wewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bebas dari korupsi dan nepotisme," ungkapnya.
Acara tersebut diisi penyampaian materi oleh Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 KPK RI, Irawati selaku Spesialis Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah Jawa Timur 1, dan Alvi Rahman Waluyo selaku Koordinator Supervisi KPK Jatim III. (afi)



