Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Bersama KPK RI Gelar Rakor di Ketapang

A
Penulis: A'an❯

 

RAKOR: Rapat koordinasi yang digelar DPRD Ketapang bersama KPK RI, Selasa (30/7).
RAKOR: Rapat koordinasi yang digelar DPRD Ketapang bersama KPK RI, Selasa (30/7).

KETAPANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang menggelar rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Selasa (30/7). Rapat tersebut membahas program pemberantasan korupsi terintegrasi.


Advertisement

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, M Febriadi. Sementara tim dari KPK dihadiri Irawati dan Alvi Rahman Waluyo dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 KPK RI.

Rapat tersebut juga dihadiri anggota DPRD Kabupaten Ketapang dan Calon Anggota DPRD terpilih hasil pemilu tahun 2024, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

"Selamat datang di Ketapang. Kami mengapresiasi dan berharap dukungan kedepan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Ketapang," kata Febriadi.

Advertisement

Dia mengatakan, DPRD Kabupaten Ketapang merupakan bagian dari penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Sesuai dengan amanat konstitusi, DPRD harus bekerja sama melakukan pengawasan agar jalannya pemerintahan tetap dalam koordinasi mensejahterakan segenap rakyat Indonesia, khususnya di Ketapang.

Febriadi mengungkapkan, KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Advertisement

Hal ini merupakan upaya KPK meluncurkan indikator monitoring untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi di setiap pemerintah daerah.

"Kami berharap kepada KPK, tidak bosan-bosan memberikan arahan dan masukan kepada kita.

Kita senantiasa untuk selalu mematuhi aturan yang telah diberikan dalam wewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bebas dari korupsi dan nepotisme," ungkapnya.

Acara tersebut diisi penyampaian materi oleh Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 KPK RI, Irawati selaku Spesialis Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah Jawa Timur 1, dan Alvi Rahman Waluyo selaku Koordinator Supervisi KPK Jatim III. (afi)

Advertisement

Artikel Terkait

Penyusunan UU Perampasan Aset Tidak Transparan, Sejumlah Pasal Tuai Kritik

Penyusunan UU Perampasan Aset Tidak Transparan, Sejumlah Pasal Tuai Kritik

DPR mengesahkan UU Perampasan Aset di tengah kritik masyarakat sipil soal minimnya transparansi, penghapusan pasal kekayaan tidak wajar, ser

Amnesti Pengelola BUMN Bermasalah Picu Kekhawatiran

Amnesti Pengelola BUMN Bermasalah Picu Kekhawatiran

Wacana amnesti pengelola BUMN bermasalah menuai kritik karena dinilai berisiko melemahkan penegakan hukum dan membuka celah negosiasi.

DPRD Ketapang Siapkan Raperda UMKM, Dorong Pelaku Usaha Lokal Naik Kelas

DPRD Ketapang Siapkan Raperda UMKM, Dorong Pelaku Usaha Lokal Naik Kelas

DPRD Ketapang siapkan Raperda UMKM untuk memperkuat akses permodalan, pembinaan, pemasaran, dan daya saing usaha lokal.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer