
PONTIANAK POST - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menerima audiensi Federasi Serikat Pekerja Buruh Seluruh Indonesia (FSBSI) Ketapang di Ruang Rapat Bupati Ketapang, Senin (14/4).
Dalam audiensi ini, FSBSI meminta agar bupati mendefinitifkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Ketapang. Alex mengatakan, audiensi bersama serikat buruh ini untuk membangun hubungan yang positif dan kolaboratif di Kabupaten Ketapang.
"Ini penting, karena serikat buruh memiliki peran krusial dalam mewakili kepentingan pekerja dan memastikan terciptanya lingkungan kerja yang adil dan produktif," kata Alex. Alex menjelaskan, dalam pertemuan tersebut serikat buruh meminta agar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertrans Ketapang didefinitifkan.
"SBSI menginginkan agar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diangkat secara resmi, karena terkait dengan harapan akan adanya kepemimpinan yang lebih stabil dan berkelanjutan dalam penanganan isu-isu ketenagakerjaan," jelas Alex.
Menanggapi hal tersebut, Alex mengatakan jika pengangkatan pejabat definitif memiliki proses dan aturan yang harus dipatuhi, dan kewenangan Plt dalam hal pengangkatan pegawai terbatas. Pengangkatan pejabat definitif memiliki proses dan aturan yang harus dipatuhi.
Menurutnya, proses pengangkatan pejabat definitif, khususnya untuk jabatan struktural seperti Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bukanlah semata-mata berdasarkan keinginan atau permintaan pihak tertentu.
"Terdapat prosedur resmi yang harus diikuti, termasuk seleksi, penilaian kompetensi, dan persetujuan dari instansi yang berwenang, termasuk melalui mekanisme seleksi terbuka," ungkap Alex.
Dia melanjutkan, aturan-aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat yang diangkat memang kompeten dan memenuhi syarat untuk jabatan tersebut.
"Saya menyambut baik keinginan serikat buruh untuk menjalin kemitraan yang kuat dengan pemerintah daerah, karena dapat mendorong pemerintah daerah dan serikat buruh bersama-sama berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja," ungkapnya.
Alex berharap melalui saluran komunikasi yang terbuka dapat membantu menyelesaikan perselisihan dan permasalahan ketenagakerjaan dengan lebih efektif dan menghindari konflik yang merugikan semua pihak.
"Hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan serikat buruh akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, karena investor akan merasa yakin bahwa permasalahan ketenagakerjaan dapat dikelola dengan baik," papar Alex.
Selain itu, dengan kerja sama yang baik akan menghasilkan sinergi positif dalam pembangunan daerah, karena serikat buruh dapat memberikan masukan dan kontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berpihak pada pekerja. (afi)



