Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Ketapang Sahkan Perda RPJMD 2025–2029

A
Penulis: Ahmad Sofi❯
SAHKAN: Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, menandatangani draf pengesahan Perda RPJMD 2025–2029 dalam rapat paripurna, Jumat (18/7).
SAHKAN: Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, menandatangani draf pengesahan Perda RPJMD 2025–2029 dalam rapat paripurna, Jumat (18/7).

PONTIANAK POST — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang secara resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Ketapang Tahun 2025–2029. Pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna yang digelar pada Jumat (18/7), setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhirnya.


Advertisement

Dalam rapat tersebut, semua fraksi di DPRD Ketapang menyatakan menerima dan menyetujui Raperda RPJMD 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Perda. Dukungan dari seluruh fraksi ini menandai selesainya proses pembahasan dokumen perencanaan strategis tersebut.

Disahkannya RPJMD ini menjadi tonggak penting dalam penyusunan arah pembangunan Kabupaten Ketapang untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini akan menjadi acuan utama dalam menyusun program, kebijakan, dan penganggaran pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta prinsip keberlanjutan.

Melalui RPJMD ini, pemerintah daerah diharapkan mampu merespons berbagai tantangan pembangunan dan menjawab aspirasi masyarakat secara terarah dan terukur. (afi)

Advertisement

Artikel Terkait

Kanwil Kemenkum Kalbar Dorong Perda Berkualitas Melalui Evaluasi 30 Produk Hukum Daerah 2026

Kanwil Kemenkum Kalbar Dorong Perda Berkualitas Melalui Evaluasi 30 Produk Hukum Daerah 2026

Kanwil Kemenkum Kalbar evaluasi 30 Perda se-Kalimantan Barat guna tingkatkan kualitas regulasi dan kepastian hukum daerah.

Empat Perda Disetujui, Wabup Susana Harapkan Jadi Landasan Mewujudkan Sanggau Maju

Empat Perda Disetujui, Wabup Susana Harapkan Jadi Landasan Mewujudkan Sanggau Maju

Wabup Susana Herpena mengapresiasi persetujuan empat Raperda inisiatif DPRD Sanggau demi dorong kesejahteraan rakyat dan ekonomi.

Berstatus Ilegal Akibat Tak Masuk Perda, Gaji 9 Kepala Dusun di Kapuas Hulu Terancam Macet

Berstatus Ilegal Akibat Tak Masuk Perda, Gaji 9 Kepala Dusun di Kapuas Hulu Terancam Macet

Tidak masuk dalam Perda, sembilan dusun di Kapuas Hulu berstatus ilegal. Imbasnya, para kepala dusun terancam tak menerima gaji bulanan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer