Bupati Ketapang Perpanjang Batas Waktu Pengajuan PPTPKH, Minta Diusulkan Secara Kolektif

PONTIANAK POST – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, meminta kepada seluruh camat dan seluruh kepala desa se-Kabupaten Ketapang agar segera menyampaikan laporan permohonan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) secara kolektif dan terkoordinasi. Permohonan ini disampaikan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, melalui mekanisme dan perangkat daerah pengampu yang telah ditetapkan.
Penghimpunan berkas permohonan yang sebelumnya dijadwalkan paling lambat tanggal 30 Juli 2025, kini diperpanjang hingga 15 September 2025. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati Nomor 125/DPUTR-E.600.3/2025 tertanggal 31 Juli 2025, sebagai kelanjutan dari surat edaran pertama tertanggal 12 Juni 2025.
"Saya mohon dengan sangat agar surat edaran ini benar-benar diindahkan dan segera ditindaklanjuti," pinta Alex.
Dia menjelaskan, langkah ini merupakan bentuk tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi pelaksanaan PPTPKH yang telah dilaksanakan pada 3 Juli 2025 di Kantor Bupati Ketapang bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai tata cara, prosedur, serta dasar hukum pengajuan PPTPKH.
"Saya tegaskan bahwa pengajuan permohonan harus berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, yang mengatur perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, serta penggunaan kawasan hutan," tegas Alex.
Dia menjelaskan, setiap pengusulan hendaknya disampaikan secara kolektif melalui camat, lalu diteruskan kepada bupati melalui perangkat daerah pengampu sesuai tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana telah dicantumkan dalam daftar lampiran surat. Tembusan juga disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang.
Dia berharap seluruh camat dan kepala desa serius menindaklanjuti arahan ini.
"Kita perlu memastikan bahwa proses pengusulan berjalan tepat waktu, tertib, dan sesuai ketentuan, demi mendukung tertatanya kawasan hutan yang adil dan berkelanjutan, serta pembangunan Ketapang yang semakin maju, mandiri, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat," pungkasnya. (afi)



