Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Ketapang Perpanjang Batas Waktu Pengajuan PPTPKH, Minta Diusulkan Secara Kolektif

A
Penulis: Ahmad Sofi❯

PAPARKAN : Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, didampingi Sekda Ketapang, Repalianto, memaparkan capaian dan inovasi dalam mendorong kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Pontianak, Rabu (30/7).
PAPARKAN : Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, didampingi Sekda Ketapang, Repalianto, memaparkan capaian dan inovasi dalam mendorong kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Pontianak, Rabu (30/7).


Advertisement

PONTIANAK POST – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, meminta kepada seluruh camat dan seluruh kepala desa se-Kabupaten Ketapang agar segera menyampaikan laporan permohonan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) secara kolektif dan terkoordinasi. Permohonan ini disampaikan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, melalui mekanisme dan perangkat daerah pengampu yang telah ditetapkan.

Penghimpunan berkas permohonan yang sebelumnya dijadwalkan paling lambat tanggal 30 Juli 2025, kini diperpanjang hingga 15 September 2025. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati Nomor 125/DPUTR-E.600.3/2025 tertanggal 31 Juli 2025, sebagai kelanjutan dari surat edaran pertama tertanggal 12 Juni 2025.

"Saya mohon dengan sangat agar surat edaran ini benar-benar diindahkan dan segera ditindaklanjuti," pinta Alex.

Advertisement

Dia menjelaskan, langkah ini merupakan bentuk tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi pelaksanaan PPTPKH yang telah dilaksanakan pada 3 Juli 2025 di Kantor Bupati Ketapang bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai tata cara, prosedur, serta dasar hukum pengajuan PPTPKH.

"Saya tegaskan bahwa pengajuan permohonan harus berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, yang mengatur perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, serta penggunaan kawasan hutan," tegas Alex.

Advertisement

Dia menjelaskan, setiap pengusulan hendaknya disampaikan secara kolektif melalui camat, lalu diteruskan kepada bupati melalui perangkat daerah pengampu sesuai tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana telah dicantumkan dalam daftar lampiran surat. Tembusan juga disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang.

Dia berharap seluruh camat dan kepala desa serius menindaklanjuti arahan ini.

"Kita perlu memastikan bahwa proses pengusulan berjalan tepat waktu, tertib, dan sesuai ketentuan, demi mendukung tertatanya kawasan hutan yang adil dan berkelanjutan, serta pembangunan Ketapang yang semakin maju, mandiri, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat," pungkasnya. (afi)

Advertisement

Artikel Terkait

Bupati Alexander Wilyo Buka Porprov XIV Pencak Silat Kalbar, 1.000 Pendekar Ikuti Apel di Ketapang

Bupati Alexander Wilyo Buka Porprov XIV Pencak Silat Kalbar, 1.000 Pendekar Ikuti Apel di Ketapang

Bupati Alexander Wilyo buka Porprov XIV Cabor Pencak Silat Kalbar di Ketapang, ditandai apel 1.000 pendekar dari berbagai daerah.

1. Pemkab Ketapang Kembali Salurkan Hibah 2026, Dukung Pembangunan Rumah Ibadah

1. Pemkab Ketapang Kembali Salurkan Hibah 2026, Dukung Pembangunan Rumah Ibadah

Pemkab Ketapang menyerahkan hibah 2026 melalui penandatanganan NPHD untuk mendukung rumah ibadah dan kegiatan keagamaan.

Bupati Ketapang Apresiasi Peran Yayasan Tri Dharma dalam Pembangunan dan Penanganan Karhutla

Bupati Ketapang Apresiasi Peran Yayasan Tri Dharma dalam Pembangunan dan Penanganan Karhutla

Bupati Alexander Wilyo mengapresiasi kontribusi Yayasan Tri Dharma dalam pembangunan Ketapang, termasuk membantu penanganan karhutla.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer