Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kalbar Bahas Usulan 3 Daerah Otonomi Baru di Ketapang

A
Penulis: Ahmad Sofi❯
RAPAT KERJA : Sekda Ketapang, Repalianto, mengikuti rapat kerja dengan DPRD Kalbar membahas 3 DOB di Ketapang, Senin (15/9).
RAPAT KERJA : Sekda Ketapang, Repalianto, mengikuti rapat kerja dengan DPRD Kalbar membahas 3 DOB di Ketapang, Senin (15/9).

PONTIANAK POST - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Syaidianur, menghadiri rapat kerja yang digelar Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Senin (15/9).


Advertisement

Selain dihadiri sejumlah anggota DPRD Ketapang, hadir juga Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang, Repalianto, dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Ketapang.

Rapat kerja ini dipimpin oleh Rasmidi dan diikuti pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Kalbar, dan anggota DPRD Kalbar Dapil VIII.

Rapat kerja ini dilaksanakan untuk membahas persetujuan bersama antara anggota DPR Provinsi Kalbar dengan Gubernur Kalbar. Agenda utama rapat ini adalah membahas usulan pembentukan tiga daerah otonomi baru di Kabupaten Ketapang, yaitu Kabupaten Jelai Kendawangan Raya, Kabupaten Matan Hulu dan Kabupaten Hulu Aik.

Advertisement

Rapat ini merupakan langkah penting dalam proses pemekaran daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.

Pembentukan daerah otonomi baru ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat setempat, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik.

Dalam proses pemekaran daerah, kerja sama antara legislatif dan eksekutif sangat penting untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, rapat kerja ini menjadi momentum penting bagi kedua pihak untuk membangun sinergi dan mencapai kesepakatan bersama.

Advertisement

Dengan adanya usulan pembentukan daerah otonomi baru ini, masyarakat Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara berharap dapat merasakan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. (afi)

Advertisement

Artikel Terkait

Pontianak Terancam Kepungan Air dari Hulu dan Pasang Laut, DPRD Kalbar Desak Normalisasi Parit

Pontianak Terancam Kepungan Air dari Hulu dan Pasang Laut, DPRD Kalbar Desak Normalisasi Parit

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalbar Heri Mustamin ingatkan ancaman banjir di Pontianak akibat penyempitan parit serta kiriman air hulu.

Pengamat Desak Buka Data 14 Perusahaan Penyalur BBM Kalbar ke Publik, Pansus Diminta Libatkan APH

Pengamat Desak Buka Data 14 Perusahaan Penyalur BBM Kalbar ke Publik, Pansus Diminta Libatkan APH

Soroti kelangkaan serta mahalnya harga BBM di wilayah hulu Kalbar, pengamat desak Pansus DPRD libatkan Polri, Kejati, hingga KPK RI.

14 Perusahaan BBM Industri Dibidik Pansus PAD Kalbar, Terbukti Nakal Pajak Izin Terancam Dicabut

14 Perusahaan BBM Industri Dibidik Pansus PAD Kalbar, Terbukti Nakal Pajak Izin Terancam Dicabut

Pansus Optimalisasi PAD DPRD Kalbar akan memanggil 14 perusahaan penyalur BBM industri swasta guna mengaudit kepatuhan setoran PBBKB.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer