Pengamat Desak Buka Data 14 Perusahaan Penyalur BBM Kalbar ke Publik, Pansus Diminta Libatkan APH

PONTIANAK POST – Penggiat sekaligus Pemerhati Perminyakan Indonesia, Alfian Adinata, mendesak Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kalimantan Barat mengusut secara menyeluruh aktivitas 14 perusahaan swasta penyalur bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan industri di Kalbar.
Menurut Alfian, pemeriksaan tidak boleh hanya berfokus pada kewajiban pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) kepada pemerintah provinsi. Pansus juga perlu menelusuri kewajiban perpajakan lainnya, asal-usul perolehan BBM, hingga kuota dan volume distribusi masing-masing perusahaan.
Ia menilai keterbukaan informasi mengenai perusahaan yang memperoleh izin dan kuota penyaluran BBM sangat penting untuk memastikan distribusi energi berjalan sesuai ketentuan.
Baca Juga: Harga BBM Eceran Tak Masuk Akal, KDMP Diusulkan Jadi Penyalur di Pedalaman Kalbar
"Rekomendasi Pansus Optimalisasi PAD jangan hanya seputar pencabutan izin. Libatkan juga Polri, Kejati, Kejagung, bahkan KPK RI jika dibutuhkan termasuk kantor pajak. Distribusi BBM ini bukan urusan main-main karena ada hak legal masyarakat atau perusahaan yang diperjualbelikan para pemilik izin," tegas Alfian.
Ia juga meminta Pansus DPRD bersama pemerintah provinsi mengumumkan perusahaan-perusahaan swasta yang memperoleh izin dan kuota distribusi BBM di Kalimantan Barat.
Menurutnya, identitas perusahaan, legalitas perizinan, serta besaran kuota distribusi perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat ikut mengawasi aktivitas penyaluran BBM.
Soroti Kelangkaan dan Mahalnya BBM di Daerah Hulu
Alfian turut menyoroti kondisi masyarakat di sejumlah wilayah hulu Kalimantan Barat yang masih mengalami kesulitan mendapatkan BBM, termasuk bahan bakar bersubsidi melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Ia menyebut sejumlah daerah seperti Kapuas Hulu, Melawi, Sintang, Sekadau, dan Sanggau masih menghadapi persoalan distribusi dan tingginya harga BBM di tingkat pengecer.
Berdasarkan informasi pemberitaan media, Alfian menyebut harga Pertalite di sejumlah wilayah pedalaman bahkan mencapai Rp25.000 hingga Rp35.000 per liter. Padahal harga resminya hanya Rp10.000 per liter.
Sementara solar yang harga resminya di SPBU sebesar Rp6.800 per liter, menurut dia, dapat mencapai Rp30.000 hingga Rp40.000 per liter di tingkat pengecer.



