Darma Terpilih Pimpin MABM Ketapang Periode 2026–2031, Ini Harapan Pemerintah Daerah
PONTIANAK POST - Setelah melalui proses musyawarah dan pemilihan yang berlangsung cukup alot sejak pagi hingga malam hari, Darma, akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Ketapang periode 2026–2031. Pemilihan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Daerah MABM Ketapang yang digelar pada Minggu (8/11) di Aula Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang.
Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, yang membuka Musda MABM mengatakan kegiatan ini merupakan momentum penting bagi sebuah organisasi untuk melakukan evaluasi, menyusun program kerja, memperkuat konsolidasi, serta menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan organisasi ke depan.
Pemerintah Kabupaten Ketapang memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Diharapkan Musda MABM tidak hanya menjadi agenda rutin organisasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, menyatukan gagasan, dan merumuskan langkah nyata dalam menjaga serta mengembangkan adat dan budaya Melayu di Kabupaten Ketapang.
Baca Juga: Panaskan Mesin Politik 2029, Golkar Kalbar Bidik Tambahan Kursi Ketapang dan Kayong Utara
Menurutnya, Ketapang memiliki kekayaan adat, budaya, dan tradisi yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat.
"Budaya Melayu sebagai salah satu kekayaan budaya daerah memiliki nilai-nilai luhur yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya," kata Jamhuri.
Kegiatan Musda MABM Ketapang tahun 2026 itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pagelaran Seni Budaya Melayu (PSBM) dan seminar yang berlangsung sejak 7 hingga 10 November 2026.
Baca Juga: MABM Gelar PSBM Ketapang 2026, Bupati Alexander Wilyo Ajak Masyarakat Lestarikan Budaya Melayu
"Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk memimpin MABM Ketapang sebagai Ketua Umum. Ke depan, saya akan menjalankan organisasi ini sesuai dengan visi dan misi yang telah saya sampaikan," ujar Darma usai terpilih.
Darma menegaskan bahwa dukungan dan keterlibatan seluruh pihak menjadi bagian penting dalam menjalankan roda organisasi. Menurutnya, membangun MABM tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kebersamaan dan kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat. (afi)
