Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Landak Sahkan Perda Perubahan Susunan Perangkat Daerah

m
Penulis: miftakhair❯
Rapat paripurna persetujuan Perda perubahan susunan OPD Kabupaten Landak, Senin (27/2). (MIFTAHUL KHAIR/PONTIANAKPOST)
Rapat paripurna persetujuan Perda perubahan susunan OPD Kabupaten Landak, Senin (27/2). (MIFTAHUL KHAIR/PONTIANAKPOST)
NGABANG - Raperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan tersebut dilakukan usai rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir fraksi DPRD Landak, di ruang rapat gedung DPRD Landak, Senin (27/2).

Tujuh Fraksi DPRD Landak menyetujui dan menerima Perda Tersebut. Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Margareta, menyampaikan harapan Fraksi PDI Perjuangan terkait Ranperda Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak.

“Fraksi PDI Perjuangan meminta agar perangkat daerah ini dipimpin oleh orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan bebas konflik kepentingan," ungkapnya.

Selain itu, menurutnya yang terpenting adalah mendukung kinerja bupati dalam pencapaian visi-misi bupati. Ia berharap seluruh jajaran instansi terkait dapat konsisten dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amanat dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

"Agar proses pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik," ujar Margareta.

Di tempat yang sama, Juru bicara Fraksi Golkar Lipinus, Fraksi Nasdem Maraga Satrio Arjuna, dan Fraksi Perindo PKB Rudi, Fraksi Hanura, mengatakan dapat menerima dan menyetujui dan berharap Rancangan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak dapat memberikan kontribusi kepada arah dan materi kebijakan perubahan Kabupaten Landak, sehingga dapat membawa perubahan bagi masyarakat dan berguna untuk kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Landak.

Selain itu, Juru bicara Fraksi Demokrat Adrianus Andika dan Fraksi Gerinda Yohanes Desianto, mengatakan dapat Menerima dan Menyetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Landak.

Photo
Photo


Ditemui usai rapat, Ketua DPRD Landak Heri Saman mengatakan OPD-OPD hasil pembahasan tersebut sudah dikaji menurut karakteristik daerah Kabupaten Landak. “Sudah kita kaji bersama beban kerjanya dan juga yang paling penting kita juga harus mengkaji tentang bagaimana karakteristik daripada daerah kita Kabupaten Landak, sehingga OPD yang menangani urusan ini kita harapkan sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh pemerintah pusat dan juga apa yang diperlukan oleh masyarakat Kabupaten Landak,” imbuh Heri.

Ia berharap perubahan susunan OPD Kabupaten Landak dapat bekerja dengan efektif sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, perombakan tersebur dilakukan semata untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Landak.

“Setelah ditetapkan dan begitu disusun supaya OPD-OPD segera berjalan dengan efektif dan efisien sehingga bisa memberikan pelayanan dalam menjalankan tugas,” ungkap Heri.(mif)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Kanwil Kemenkum Kalbar Dorong Perda Berkualitas Melalui Evaluasi 30 Produk Hukum Daerah 2026

Kanwil Kemenkum Kalbar Dorong Perda Berkualitas Melalui Evaluasi 30 Produk Hukum Daerah 2026

Kanwil Kemenkum Kalbar evaluasi 30 Perda se-Kalimantan Barat guna tingkatkan kualitas regulasi dan kepastian hukum daerah.

Empat Perda Disetujui, Wabup Susana Harapkan Jadi Landasan Mewujudkan Sanggau Maju

Empat Perda Disetujui, Wabup Susana Harapkan Jadi Landasan Mewujudkan Sanggau Maju

Wabup Susana Herpena mengapresiasi persetujuan empat Raperda inisiatif DPRD Sanggau demi dorong kesejahteraan rakyat dan ekonomi.

Berstatus Ilegal Akibat Tak Masuk Perda, Gaji 9 Kepala Dusun di Kapuas Hulu Terancam Macet

Berstatus Ilegal Akibat Tak Masuk Perda, Gaji 9 Kepala Dusun di Kapuas Hulu Terancam Macet

Tidak masuk dalam Perda, sembilan dusun di Kapuas Hulu berstatus ilegal. Imbasnya, para kepala dusun terancam tak menerima gaji bulanan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer