
NGABANG – Penjabat (Pj) Bupati landak Samuel memberikan pesan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut agar dapat menjadi contoh dalam ketaatan pajak bagi masyarakat. Dirinya mengingatkan agar pelunasan pajak-pajak tersebut harus dilakukan secara tertib dan tepat waktu.
Dia meminta jangan sampai ada ASN atau masyarakat yang merupakan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya. Terutama kepada para kepala desa agar dicek satu-persatu para perangkat desanya sudah bayar PBB-P2 atau belum.
"Jangan sampai Kepala Desa dan perangkat desa justru masih memiliki tunggakan PBB-P2 bagaimana akan menagih kepada masyarakat jika petugas masih memiliki tunggakan," ungkapnya di Ngabang beberapa waktu lalu.
Samuel menjelaskan para ASN dapat menjadi panutan di lingkungan masyarakat dalam hal ketaatan membayar pajak. Terutama pajak bumi dan bangunan (PBB) yang sejak tahun 2014 telah diserahkan pengelolaannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
"Jika masih ada ASN yang belum membayar PBB-P2 tahun 2023 dan masih ada tunggakan, agar dipastikan ASN tersebut melunasinya sesuai Instruksi Bupati nomor 607 tanggal 25 Juli tahun 2023 tentang Syarat Pencairan Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai dengan Menunjukan Tanda Lunas Pembayaran PBB-P2," jelasnya.
Pembayaran PBB-P2 kini sudah dipermudah dengan adanya kanal pembayaran dalam jaringan (daring), seperti teller Bank Kalbar, ATM Bank Kalbar, Mobile Banking Bank Kalbar, Kantor CU Pancur Kasih, CUPK Mobile, Linkaja, Indomaret, dan Tokopedia. Selain itu, masyarakat bisa membayarkannya di Kantor BPRD Landak di Kecamatan Ngabang.
Selain PBB-P2, lanjut Samuel, masih terdapat pajak lain yang menjadi kewenangan daerah dan merupakan potensi pendapatan daerah, antara lain pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan atau lebih dikenal galian C, pajak penggunaan air tanah, pajak restoran, pajak hiburan, pajak bphtb, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak penerangan jalan dan pajak hotel.
Terdapat 11 jenis pajak daerah yang dikelola oleh badan pajak dan retribusi daerah. "Pajak-pajak daerah tersebut adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk membangun daerah kita, yaitu Kabupaten Landak," tutup Pj Bupati. (mif)



