
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Landak dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) serta Badan Pengawasa Pemilu (Bawaslu) setempat telah menandatangani berita cara dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) guna mensukseskan tahapan hingga penyelenggaraan Pilkada 2024 mendatang, pada Jumat (10/11).
Penjabat (Pj) Bupati Landak Samuel saat dihubungi Senin (13/11) mengatakan, NPHD ini adalah tanggung jawab hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilukada) pada 2024 mendatang.
Sebagai informasi, dana hibah yang disalurkan Pemkab Landak adalah sebesar sekira Rp43 miliar. Rinciannya, kepada KPUD untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 sebesar Rp32.616.967.270.
Sementara dana hibah kepada Bawaslu sebesar Rp10.452.258.400. Dia menambahkan sesuai aturan Permendagri Nomor 54 tahun 2019 dan perubahannya Permendagri Nomor 41 tahun 2022 tentang pemberian dana hibah 40 persen pada tahun anggaran 2023 dan 60 persen 2024.
“Harapannya semoga semua berjalan dengan baik dan lancar. Artinya masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
KPU menyelenggarakan Pilkada dengan baik sesuai dengan ketentuan. Juga Bawaslu untuk mengawasi jalannya Pilkada.
Sinergi dengan pemerintah, aparat keamanan dan berbagai pihak. Sehingga semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pilkada kita sukses,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Landak Heri Saman berahrap dana Pilkada yang sudah dianggarkan dalam APBD 2023 dan APBD 2024 dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.
“Ini sudah ditandatangani oleh Pemkab Landak. Dan DPRD juga sudah menyetujuinya dalam hal ini untuk mengalokasikan hibahnya,” ungkap Heri. (mif)



