Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Landak Bikin Perda untuk Perkuat Program Ekonomi Hijau

A
Penulis: A'an❯

 

UPACARA: Suasana Upacara Hari Otonomi Daerah 2024 di halaman Kantor Bupati Landak, Kamis (25/4).
UPACARA: Suasana Upacara Hari Otonomi Daerah 2024 di halaman Kantor Bupati Landak, Kamis (25/4).

NGABANG – Pemerintah Kabupaten Landak menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII 2024 di halaman kantor bupati Landak, Kamis (25/4). Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini memiliki tema "Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat".


Advertisement

Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra Sekda Landak Yonas bertindak sebagai Inspektur, menjelaskan tema dipilih untuk memperkokoh komitmen Pemda akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

“Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama termasuk di antaranya tujuan kesejahteraan dan tujuan demokrasi,” ujar Yonas di Ngabang.

Advertisement

Yonas memaparkan dari segi tujuan kesejahteraan, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan yang menekankan kepada kekhasan daerah yang bersangkutan serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan.

“Dari segi tujuan demokrasi kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani.

Proses demokrasi di tingkat lokal melalui penyelenggaraan pemilihan perwakilan daerah secara langsung yang akan dilaksanakan nanti di bulan November 2024," sebutnya.

Advertisement

"Penyusunan Perda mengenai APBD sampai perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif pada akhirnya akan menumbuhkan komitmen, kepercayaan, toleransi, kerjasama, solidaritas serta rasa memiliki yang tinggi dalam masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di daerah sehingga berkorelasi positif terhadap perbaikan kualitas kehidupan demokrasi,” terang Yonas.

Yonas menyatakan bahwa kedua tujuan otonomi daerah ini tidak bersifat eksklusif atau terpisah satu sama lain, namun pencapaian satu tujuan secara tidak langsung akan mempengaruhi percepatan pencapaian tujuan lainnya.

“Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pelayanan publik akan berdampak pada peningkatan partisipasi politik dan iklim politik yang kondusif dan demikian pula sebaliknya,” ujar Yonas. (mif)

Advertisement
Editor : A'an
Sumber : Pontianak Post

Artikel Terkait

Kanwil Kemenkum Kalbar Dorong Perda Berkualitas Melalui Evaluasi 30 Produk Hukum Daerah 2026

Kanwil Kemenkum Kalbar Dorong Perda Berkualitas Melalui Evaluasi 30 Produk Hukum Daerah 2026

Kanwil Kemenkum Kalbar evaluasi 30 Perda se-Kalimantan Barat guna tingkatkan kualitas regulasi dan kepastian hukum daerah.

Empat Perda Disetujui, Wabup Susana Harapkan Jadi Landasan Mewujudkan Sanggau Maju

Empat Perda Disetujui, Wabup Susana Harapkan Jadi Landasan Mewujudkan Sanggau Maju

Wabup Susana Herpena mengapresiasi persetujuan empat Raperda inisiatif DPRD Sanggau demi dorong kesejahteraan rakyat dan ekonomi.

Berstatus Ilegal Akibat Tak Masuk Perda, Gaji 9 Kepala Dusun di Kapuas Hulu Terancam Macet

Berstatus Ilegal Akibat Tak Masuk Perda, Gaji 9 Kepala Dusun di Kapuas Hulu Terancam Macet

Tidak masuk dalam Perda, sembilan dusun di Kapuas Hulu berstatus ilegal. Imbasnya, para kepala dusun terancam tak menerima gaji bulanan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer