PONTIANAK POST — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar tidak boleh sekadar menjadi angka aman. Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, ia menetapkan target IPM sebesar 73,11 dan meminta jajarannya berani memasang sasaran lebih tinggi.
“Kita harus berani menargetkan skor yang tinggi. Target harus tinggi agar ada upaya dan motivasi kuat untuk mencapainya,” tegas Norsan saat Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalbar Tahun 2027 di Kantor Gubernur, Jumat (20/2).
Saat ini, IPM Kalbar tercatat meningkat menjadi 72,09 dan masuk empat besar pertumbuhan tertinggi secara nasional.
Meski demikian, pemerintah provinsi menilai capaian tersebut masih perlu didorong agar lebih kompetitif dibandingkan daerah lain.
Norsan juga menyoroti pentingnya pembaruan data kependudukan, khususnya terkait tingkat pendidikan masyarakat.
Menurutnya, akurasi data menjadi kunci agar perencanaan pembangunan berbasis pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menekankan perlunya keterlibatan sektor swasta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah provinsi berencana mengundang perusahaan untuk membahas pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna mendukung sertifikasi profesi tenaga kerja lokal.
“Ke depan, perusahaan akan kami undang secara khusus. Masukan terkait penggunaan CSR untuk sertifikasi profesi ini sangat baik,” ujar Krisantus.
Ia menambahkan bahwa persoalan pendidikan tidak hanya menyangkut kurikulum, tetapi juga faktor kesehatan siswa serta akses menuju sekolah. Oleh karena itu, peningkatan IPM memerlukan kerja lintas sektor yang terintegrasi.
Sebagai bagian dari percepatan, muncul usulan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) IPM untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, meniru pola penanganan stunting yang sebelumnya dinilai efektif. (mse)
