PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota akan terus diperkuat agar pembangunan dan pemeliharaan jalan di Kalimantan Barat berjalan efektif serta mampu mendukung konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Penegasan ini disampaikan merespons ramainya keluhan masyarakat di media sosial terkait kondisi jalan, sekaligus menjawab kebingungan publik mengenai kewenangan penanganan ruas jalan di daerah.
Menurutnya, penanganan jalan telah diatur secara jelas berdasarkan status kewenangan. Jalan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022.
Sementara itu, jalan provinsi di Kalimantan Barat mengacu pada Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 1470/DPUPR/2022, yang menjadi dasar bagi Pemprov dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi.
Adapun jalan kabupaten/kota ditetapkan melalui keputusan kepala daerah masing-masing, sehingga menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Meski demikian, gubernur menegaskan Pemprov Kalbar tidak akan lepas tangan ketika kondisi jalan kabupaten berdampak pada mobilitas masyarakat dan konektivitas antarwilayah.
“Kalau pun itu bukan kewenangan provinsi, kita tetap dorong koordinasi. Prinsipnya, pelayanan ke masyarakat harus tetap berjalan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendekatan kolaboratif ini penting agar persoalan jalan tidak terjebak pada batas administratif semata, melainkan tetap berorientasi pada kepentingan publik.
Selain itu, Pemprov Kalbar juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan jalan nasional, khususnya ruas strategis yang menopang distribusi logistik dan aktivitas ekonomi daerah.
