Peringatan Hari Kartini Kalbar, Gubernur Tekankan Perempuan Berdaya Lewat Karya Nyata
PONTIANAK POST - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, didampingi Ketua TP PKK Provinsi Kalbar Erlina, membuka Peringatan Hari Kartini ke-62 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Aula Garuda Kantor Gubernur, Gedung Pelayanan Terpadu, Rabu (22/4).
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa esensi perjuangan Raden Ajeng Kartini di era modern tidak berhenti pada seremoni, melainkan harus diwujudkan melalui kontribusi nyata perempuan dalam pembangunan.
Ia menyampaikan, penetapan 21 April sebagai Hari Kartini melalui Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1964 merupakan bentuk penghargaan negara atas jasa Kartini dalam memperjuangkan hak pendidikan dan peran sosial perempuan.
“Kartini adalah pelopor emansipasi. Ia memperjuangkan kesetaraan bukan untuk menandingi laki-laki, tetapi menegaskan bahwa perempuan berhak berkembang, belajar, dan berkarya,” ujar Norsan di hadapan Forkopimda, kepala daerah se-Kalimantan Barat, serta organisasi perempuan.
Gubernur juga mengingatkan bahwa capaian perempuan saat ini merupakan hasil perjuangan panjang yang telah membuka berbagai peluang. Namun, tantangan ke depan masih memerlukan komitmen bersama.
“Meneladani Kartini bukan sekadar mengenakan kebaya, tetapi bagaimana perempuan terus belajar, berkarya, dan berkontribusi nyata bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa,” tegasnya.
Ia turut mengapresiasi peran perempuan dalam membentuk karakter kepemimpinan, serta menekankan bahwa keberhasilan seorang laki-laki tidak terlepas dari peran ibu dan istri.
Menutup sambutannya, Gubernur berharap peringatan ini menjadi pemantik semangat perempuan Kalimantan Barat untuk terus berdaya dan mandiri. “Perempuan hebat adalah Kartini masa kini, membangun bangsa dengan hati,” tutupnya.
Pada kesempatan tersebut, Erlina membacakan pidato kunci Ibu Wakil Presiden RI, Selvi Gibran Rakabuming. Dalam pidato tersebut disampaikan bahwa meskipun Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024 mencapai 91,85, peningkatannya masih relatif lambat.
Beberapa tantangan yang disoroti antara lain tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang masih 56,42 persen, keterwakilan perempuan di parlemen sekitar 22,48 persen, serta masih adanya 24,8 persen perempuan yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan.
