Kemenkum Kalbar Gelar Policy Talks Perdana, Perkuat Peran Analis Kebijakan Berbasis Data
PONTIANAK POST — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar Forum Komunikasi Kebijakan melalui Policy Talks perdana bertema “Pengantar Analis Kebijakan” di Aula Soepomo Kanwil Kemenkum Kalbar secara hybrid, Rabu (22/4).
Kegiatan ini diikuti Sekretaris BSK Hukum Pusat beserta jajaran, seluruh Kanwil Kemenkum se-Indonesia, pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat, hingga pemerintah kabupaten/kota se-Kalbar. Forum tersebut menjadi ruang penguatan kapasitas analis kebijakan sekaligus mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih terukur dan berbasis bukti.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa kebijakan publik memiliki cakupan luas, mulai dari kebijakan makro hingga teknis operasional. Karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan evidence-based policy agar setiap keputusan memiliki dasar yang kuat.
Baca Juga: Kemenkum Kalbar Dukung Sinergi Perlindungan Perempuan dan Anak di Momentum Hari Kartini ke-62
Ia juga menyoroti peran strategis Kanwil Kemenkum Kalbar dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan dan pembentukan regulasi daerah agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan berbasis analisis yang akurat.
Dalam sesi materi, Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura, Ira Patriani, menjelaskan bahwa mutu kebijakan publik sangat bergantung pada kualitas analisis yang menjadi fondasinya. Menurutnya, analisis kebijakan harus dibangun melalui pola pikir kritis, dukungan data yang valid, serta objektivitas dalam menghadapi persoalan yang semakin kompleks.
Ia juga mengulas tahapan siklus kebijakan secara menyeluruh, mulai dari penetapan agenda, formulasi kebijakan, implementasi, hingga evaluasi dan perubahan kebijakan.
Sementara itu, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN), Widhi Novianto, menekankan bahwa analisis kebijakan harus dilakukan secara sistematis, baik sebelum kebijakan diterapkan maupun setelah kebijakan berjalan.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) sebagai wadah koordinasi antar analis kebijakan lintas sektor.
Jonny Pesta Simamora menegaskan bahwa Policy Talks akan terus dijadikan agenda strategis secara berkelanjutan di lingkungan Kemenkum Kalbar.
