Operator Keluhkan Lambannya Olah Gerak Kapal, Pemprov Siapkan Surat ke Menhub
PONTIANAK POST – Sejumlah operator pelayaran sungai dan danau di Kalimantan Barat (Kalbar) mengeluhkan proses administrasi, dan penerbitan olah gerak kapal yang dinilai masih memerlukan waktu cukup lama. Persoalan tersebut disampaikan langsung saat pertemuan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar di Kantor Gubernur, Kamis (10/9).
Dalam kesempatan itu, para operator diterima langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kalbar, Antonius Rawing. Keluhan yang disampaikan muncul terutama setelah terbitnya Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran pada Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.
Dimana pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para operator menyampaikan persoalan yang dihadapi, sekaligus mencari solusi bersama. Terutama agar pelayanan transportasi sungai, dan danau tidak terkendala persoalan administratif.
Baca Juga: Kabut Asap Pekat, Kapal Pontianak-Semarang Tetap Beroperasi, Penumpang Capai 75 Persen
Perwakilan Operator Pelayaran Sungai dan Danau, Fajar Cahyanto mengatakan, salah satu persoalan utama yang dihadapi berkaitan dengan proses olah gerak di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Menurutnya, proses yang membutuhkan waktu cukup lama tersebut dapat berdampak terhadap kelancaran mobilisasi barang melalui jalur sungai, dan danau.
Operator kata dia, selama ini melayani pengangkutan berbagai kebutuhan masyarakat, seperti beras, semen, dan barang lainnya ke sejumlah wilayah di Kalbar. “Kami operator pelayaran sungai dan danau hari ini (Kamis) menyampaikan keluhan masyarakat di bidang pelayaran sungai, dan danau terkait proses olah gerak yang sebenarnya sudah cukup lama di KSOP. Harapan kami bisa lebih cepat lagi prosesnya karena kami ini mobilisasi barang dari sungai dan danau yang membutuhkan kecepatan,” ujar Fajar.
Dia mengatakan, apabila proses administrasi, dan penerbitan olah gerak berlangsung lama, distribusi barang ke daerah juga berpotensi ikut terdampak. Terlebih, operator tidak hanya melayani rute di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah pelosok yang memiliki keterbatasan fasilitas transportasi.
Selain persoalan waktu pelayanan, operator meminta adanya kebijakan yang dapat mengakomodasi keberadaan dermaga atau titik sandar tradisional di daerah. Sebab, tidak seluruh wilayah yang dilayani memiliki dermaga khusus dengan fasilitas, dan perizinan seperti di Kota Pontianak.
“Kalau semua harus mengacu pada dermaga yang seharusnya, itu tentu di daerah akan kesulitan. Misalnya kita bergerak dari Pontianak ke daerah, di daerah belum ada dermaga yang khusus, dan berizin, sedangkan kita melayani sampai ke pelosok,” katanya.
Fajar menyebut, lamanya proses tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan personel di KSOP, serta banyaknya dermaga di daerah yang selama ini digunakan operator tetapi belum memiliki izin. Kondisi tersebut membuat penerbitan olah gerak untuk titik sandar tertentu menjadi terkendala.
Dalam pertemuan itu, kata Fajar, telah ditemukan solusi awal. Dermaga yang selama ini digunakan operator akan didata untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota. Dia berharap langkah tersebut dapat menjadi dasar pemberian akses, dan perizinan sehingga pelayanan transportasi sungai, dan danau dapat berjalan lebih cepat.
