Kabel Semrawut di Pontianak Bakal Ditata, DPRD Soroti Regulasi dan Potensi Tambahan PAD
PONTIANAK POST - Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menata kabel yang semrawut di sejumlah ruas jalan dinilai perlu didukung regulasi yang jelas. Keberadaan aturan tersebut menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam menertibkan jaringan kabel sekaligus mengatur pemanfaatan fasilitas milik daerah oleh pihak ketiga.
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Yoggy Perdana Putra, berharap Pemkot Pontianak mempersiapkan seluruh aspek yang diperlukan sebelum regulasi penataan kabel diterapkan. Persiapan tersebut tidak hanya menyangkut aturan, tetapi juga kesiapan infrastruktur, skema pembiayaan, hingga mekanisme pelaksanaan di lapangan.
Menurutnya, penataan kabel perlu dirancang secara matang agar kebijakan yang diterapkan nantinya tidak berhenti pada penertiban semata, melainkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi tata kota.
Baca Juga: DPRD Pontianak Dorong e-Ponti Digunakan Seluruh OPD untuk Optimalkan Pendapatan Asli Daerah
Terlebih, jika ke depan Pemkot Pontianak merealisasikan wacana penempatan jaringan kabel di bawah tanah, diperlukan perencanaan infrastruktur yang komprehensif. Pembangunan jaringan bawah tanah tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sehingga perlu dikaji dari sisi teknis maupun kemampuan pembiayaan pemerintah daerah.
“Kalau memang ke depan ada wacana kabel ditempatkan di bawah tanah, tentu harus dipersiapkan infrastrukturnya terlebih dahulu. Ini membutuhkan perencanaan dan anggaran yang tidak sedikit,” ujarnya, Senin (26/10).
Yoggy menilai, apabila sistem jaringan kabel bawah tanah dapat direalisasikan, pemerintah daerah juga berpeluang memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan fasilitas tersebut.
Infrastruktur yang dibangun pemerintah nantinya dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga, seperti perusahaan penyedia layanan telekomunikasi atau operator jaringan kabel, dengan mekanisme penggunaan dan tarif yang diatur secara jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Skema tersebut berpotensi menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), sekaligus membuka peluang bagi pemerintah untuk mengelola pemanfaatan infrastruktur kota secara lebih terarah.
Namun, menurutnya, peluang tersebut harus ditopang regulasi yang kuat, termasuk pengaturan hak dan kewajiban pihak ketiga, mekanisme pemanfaatan fasilitas, serta sistem pengawasan agar pelaksanaannya berjalan tertib dan transparan.
Penataan kabel, lanjutnya, bukan sekedar persoalan merapikan jaringan yang terlihat semrawut di ruang publik. Lebih dari itu, kebijakan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya membangun wajah Kota Pontianak yang lebih tertata, nyaman, dan mendukung perkembangan infrastruktur perkotaan.
