Aksi Damai Mahasiswa di Tengah Guyuran Hujan, Minta Evaluasi Total Pasca Kabut Asap
PONTIANAK POST – Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah Kalimantan Barat, termasuk Kota Pontianak, Rabu (28/10), tak menyurutkan langkah mahasiswa Aliansi Kampus Kuning Universitas Panca Bhakti (UPB) menyampaikan aspirasi di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Mereka meminta pemerintah mengevaluasi total cara menangani bencana kebakaran hutan dan lahan. Terutama soal mitigasi, penggunaan anggaran, penegakkan hukum bagi korporasi, hingga rehabilitasi hutan pasca karhutla.
Perwakilan mahasiswa, Marcel, mengatakan penanganan karhutla harus mencakup mitigasi, pemulihan lingkungan, dan penegakan hukum. Kebakaran yang berlangsung selama berbulan-bulan telah memicu kabut asap dan mengganggu kehidupan masyarakat.
Mahasiswa mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan reboisasi di kawasan terbakar dan memulihkan lahan terdampak. Mereka juga meminta penegakan hukum terhadap individu maupun korporasi yang terbukti melakukan pembakaran lahan.
Selain penanganan di lapangan, mahasiswa menuntut transparansi penggunaan anggaran pemerintah pusat untuk penanganan karhutla. Mereka meminta masyarakat ikut mengawasi agar dana tersebut tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi warga terdampak.
“Anggaran penanganan karhutla yang bersumber dari pemerintah pusat cukup besar. Perlu dikawal bersama oleh masyarakat Kalbar agar pengalokasiannya berjalan dengan baik. Selain itu, agar karhutla tidak berulang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus melakukan upaya pencegahan,” kata Marcel.
Mahasiswa juga menyoroti kelangkaan solar dan Pertalite di sejumlah kabupaten. Menurut Marcel, sulitnya memperoleh BBM diperparah dengan harga jual yang tinggi di sejumlah tempat.
Mereka meminta pemerintah memastikan pasokan dan distribusi BBM berjalan lancar, sekaligus menjaga harga tetap terjangkau. Langkah penyelesaian, menurut mahasiswa, harus memberikan kepastian bagi masyarakat, bukan sekadar respons sementara.
Aksi tersebut diterima langsung Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan. Marcel mengapresiasi kesediaan gubernur menemui massa, tetapi menilai penjelasan mengenai kelangkaan BBM belum memberikan kepastian penyelesaian.
Menurut dia, janji mengupayakan solusi belum cukup menjawab keresahan masyarakat yang membutuhkan pasokan BBM secara konsisten dengan harga terjangkau.
