1.670 Pekerja Bengkayang Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, Nelayan Bisa Daftar Mandiri

PONTIANAK POST – Sebanyak 1.670 pekerja di Kabupaten Bengkayang telah mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan melalui dukungan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Di sisi lain, nelayan dan pekerja mandiri yang belum terdaftar memiliki kesempatan untuk menjadi peserta secara mandiri dengan iuran mulai Rp8.400 per bulan selama program diskon iuran 50 persen berlangsung.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pontianak, Suhuri, mengatakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan perlu menjangkau seluruh pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal. Nelayan, petani, pekerja mandiri, hingga kelompok pekerja rentan menghadapi risiko pekerjaan yang juga membutuhkan perlindungan.
“Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya penting bagi pekerja formal, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang bekerja, termasuk nelayan, petani, pekerja mandiri, dan pekerja rentan lainnya. Kami mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang terus bersinergi dalam memperluas cakupan perlindungan bagi para pekerja,” ujar Suhuri saat menghadiri kegiatan Gema Membangun Desa (GMD) di Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, 29–31 Oktober 2026.
Baca Juga: Dana Penyehatan JKN Rp10 Triliun Mulai Disalurkan, BPJS Kesehatan Targetkan Klaim Tuntas Oktober
Menurut Suhuri, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja, tetapi juga keluarga apabila terjadi risiko yang tidak diinginkan. Dengan adanya perlindungan tersebut, pekerja dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih tenang.
“Harapannya, semakin banyak pekerja yang terlindungi sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih tenang dan keluarga yang ditinggalkan tetap memiliki perlindungan ketika risiko terjadi,” katanya.
Karena itu, ia mengajak nelayan dan pekerja mandiri yang belum menjadi peserta agar tidak menunda pendaftaran. Terlebih, selama program diskon iuran 50 persen berlangsung, pekerja dapat memperoleh perlindungan dengan biaya yang lebih terjangkau.
Upaya memperluas kepesertaan tersebut juga mendapat dukungan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan. Dalam kegiatan GMD, Norsan menyapa sekaligus mengedukasi para nelayan mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurutnya, pekerjaan di sektor perikanan memiliki risiko, mulai dari kecelakaan kerja hingga meninggal dunia. Risiko tersebut tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga keluarga yang bergantung pada penghasilan mereka.
Untuk memudahkan masyarakat memperoleh perlindungan, BPJS Ketenagakerjaan membuka layanan informasi, konsultasi, dan pendaftaran kepesertaan di lokasi kegiatan. Layanan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui manfaat program sekaligus mendaftar sebagai peserta.
Selain pelayanan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan turut mendukung sejumlah agenda pemerintah daerah. Di antaranya, penyerahan secara simbolis kepesertaan pekerja rentan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 yang bersumber dari APBD provinsi, kepesertaan bagi Ketua RT/RW desa di Kabupaten Bengkayang, serta penyerahan klaim manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta atau ahli waris.
Perluasan perlindungan bagi nelayan kemudian dilanjutkan pada hari berikutnya melalui kegiatan bertajuk “Perlindungan Nelayan, Wujud Kepedulian untuk Pekerja Tangguh Kalimantan Barat” di PT Tan Apri Megah Perkasa.



