Transfer Daerah Berkurang, Wagub Kalbar Dorong OPD Optimalkan Retribusi
PONTIANAK POST - Realisasi penerimaan retribusi daerah Kalimantan Barat (Kalbar) hingga 28 Oktober 2026 baru mencapai Rp296,09 miliar atau 50,52 persen dari target setelah perubahan sebesar Rp586,14 miliar.
Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan unit pelaksana teknis (UPT) mengoptimalkan potensi retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Krisantus mengatakan, optimalisasi pendapatan daerah menjadi semakin penting di tengah berkurangnya transfer ke daerah pada 2026. Penurunan transfer tersebut harus direspons dengan menggali sumber penerimaan lain, termasuk retribusi daerah.
Baca Juga: TP PKK Kalbar Dorong Seluruh OPD Bersinergi Jalankan Program Pokok Kesejahteraan Masyarakat
“Berkurangnya transfer ke kaerah harus disikapi dengan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah dari berbagai sumber penerimaan daerah, termasuk di dalamnya dari retribusi daerah,” ujar Krisantus di Pontianak, Senin (2/11).
Dia menyebutkan, pada 2025 terdapat 36 perangkat daerah dan UPT di lingkungan Pemprov Kalbar yang mengelola retribusi. Dari pengelolaan tersebut, penerimaan retribusi daerah tercatat sebesar Rp519,44 miliar atau sekitar 17 persen dari PAD.
Pada 2026, target penerimaan retribusi setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp586,14 miliar atau sekitar 18 persen dari target PAD. Namun, hingga 28 Oktober, realisasinya baru mencapai Rp296,09 miliar.
Menurut Krisantus, peningkatan penerimaan tidak cukup hanya dilakukan dengan menaikkan target. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan retribusi.
Baca Juga: Bukan Hanya Pontianak, Banjir Rob Berpotensi Mengancam 4 Provinsi di Kalimantan Pada November
“Pelayanan yang baik akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk terus menggunakan layanan retribusi yang diberikan oleh pemerintah daerah karena masyarakat merasakan langsung layanan tersebut,” katanya.
Karena itu, OPD dan UPT diminta mengevaluasi target serta realisasi penerimaan, mengintensifkan dan memperluas sumber retribusi, serta meninjau tarif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan biaya penyediaan layanan. Pemanfaatan aset daerah untuk menghasilkan pendapatan juga perlu dioptimalkan.
Selain itu, Krisantus menekankan pentingnya pengawasan internal agar seluruh penerimaan retribusi disetorkan secara utuh ke kas daerah. Pengelolaan penerimaan harus dilakukan secara transparan dan berintegritas.
